Ekskutif tidak Transparan Dana APBN

DeTAK EKONOMI EDISI 180

Kegiatan proyek yang bersumber dari APBN di Kabupaten Barito Selatan (Barsel) sama sekali tidak terpantau oleh DPRD Barsel. Hal tersebut, dikarenakan tidak adanya tranparansi dan keterbukaan dari pihak eksekutif (Pemkab Barsel). 

James Janjam

Demikian pernyataan diungkapkan wakil ketua DPRD Barsel James Janjam, belum lama ini. Dikatakan James Janjam, sejauh ini belum pernah pihak eksekutif maupun SKPD melaporkan baik data maupun jumlah nominal bantuan dana langsung ke beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dananya bersumber dari APBN.

Oleh karenanya, tanpa informasi data disampaikan kepada DPRD Barsel sehingga sangat sulit terpantau. Padahal, kata James, DPRD berfungsi sebagai lembaga pengawas dan pemantau seluruh kegiatan pembangunan di Barsel.

"Kita ambil contoh, berapa SKPD yang mendapat bantuan dana APBN, salah satunya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) terkait dengan dana bantuan kesejahteraan para guru yang bertugas di desa terpencil, sejauh ini data maupun anggaran dananya masih belum jelas," sebut James.

Demikian juga dengan Dinas Sosial Barsel terkait dengan jumlah bantuan untuk bencana alam, bantuan bedah rumah kepada masyarakat yang miskin di pedesaan, bantuan buta aksara dan banyak bantuan lainnya yang bersumber dari APBN. "Kegiatan-kegiatan proyek tersebut tidak pernah sama sekali dilaporkan baik data maupun nominalnya oleh pihak eksekutif," lanjutnya.

James juga mengatakan dalam dengar pendapat (Hearing) hal ini sudah sering diminta dan disinggung agar Pemkab Barsel melaporkan kegiatan-kegiatan proyek APBN tersebut kepada DPRD Barsel, namun hal itu tidak pernah digubris oleh pihak eksekutif.

Untuk itu diharapkan adanya transparansi atau keterbukaan dari pihak eksekutif tentang anggaran yang bersumber dari APBN, sehingga DPRD dapat mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pekerjaan proyek maupun penyaluran bantuan berupa dana hibah atau lainnya.

“Kedepan kami sarankan apapun bentuk proyek dan kegiatannya, apakah yang bersumber dari APBN atau dana pusat yang dikelola oleh dinas instansi agar melaporkannya kepada pihak Legislatif, Sehingga pengawasan terhadap kegiatan tersebut dapat secara maksimal,” katanya.

Apabila kedepan hal serupa tetap terjadi barang kali akan sulit bagi Barsel untuk mensejajarkan kemajuan daerahnya dengan kabupaten lain di Kalteng.

"Kita mengharapkan kepala daerah Barsel siapapun terpilih nantinya agar segala bentuk dana pembangunan baik berasal dari APBD I, APBD II maupun APBN yang langsung ke SKPD agar dilaporkan ke eksekutif.

“Dengan demikian baik pihak eksekutif maupun legislatif sama-sama bisa memantau kegiatan pembangunan,” tegas James.(Detak-agus irawanto)