Angka Putus Sekolah Cenderung Meningkat

DeTAK KOTA (SUARA SKPD) EDISI 185

Pemko Palangka Raya mesti berupaya lebih keras lagi untuk menjadikan Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan. Masalahnya, dari hasil laporan pendahuluan kajian Kota Palangka Raya sebagai Kota Jasa Pendidikan yang dipaparkan pihak Universitas Palangka Raya (UNPAR) pada Seminar Kajian Kota Palangka Raya Sebagai Kota Jasa Pendidikan yang dihelat Bappeda di Ruang Peteng Karuhei II Balaikota, Kamis pekan lalu, disebutkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) rendah, kendatipun Angka Partisipasi Kasar (APK) tinggi.

APK total sekolah mencapai 115,52 persen. APK tertinggi ada pada jenjang pendidikan SD/sederajat (125,83 persen), disusul jenjang SMP/sederajat (108,01) persen, dan jenjang SMA/ sederajat (102,34 persen).

Dari data ini, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang semakin tinggi diikuti APK sekolah yang semakin rendah. Ini mengindikasikan bahwa angka putus sekolah pada sekolah menengah semakin meningkatkan.

Hanya saja, APK itu pada 2010 naik di semua jenjang pendidikan dasar/menengah bila dibandingkan dengan APK 2009. Sementara untuk Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar/menengah 2009 masih kurang dari 100 persen, yakni rata-rata 82,49 persen.

APM tertinggi pada SD/sederajat (99,64 persen), disusul SMP/sederajat (81,99 persen),dan SMA/sederajat 65,83 persen. "APM ditingkat kota yang 82,49 persen, menunjukkan bahwa 82,49 persen penduduk usia sekolah yang benar-benar sekolah, sementara sisanya 17,51 persen tidak bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikan," tulis hasil kajian itu.

Dengan begitu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi APM semakin rendah. Berarti, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin besar. Perlu diketahui, APK sekolah merupakan salah satu indikator atau kriteria mewujudkan sebuah kota menjadi Kota Pendidikan. Indikator lainnya, jumlah pelajar dan mahasiswa yang datang dari luar melanjutkan studi di kota bersangkutan.

Kemudian,jumlah perguruan tinggi swasta, prestasi sekolah/siswa/guru yang pernah diraih di tingkat nasional atau internasional, dan jumlah sekolah bertaraf internasional.

Dengan tujuh kriteria ini, dapat diketahui apakah Palangka Raya sudah dapat dikategorikan sebagai kota jasa pendidikan. Paling tidak untuk penduduk di 13 kabupaten se-Kalteng.

Menanggapi soal ini, Plt Kepala Bappeda EC Hadiansyah berpendapat, mewujudkan obsesi Palangka Raya menjadi Kota Pendidikan bukan hal mudah. "Banyak yang harus dilakukan dan merupakan suatu proses pembangunan. Artinya, proses pembangunan mewujudkan Palangka Raya menjadi Kota Jasa Pendidikan memerlukan suatu studi atau kajian yang mendalam," katanya kepada sejumlah wartawan.

Hasil kajian itu, lanjut dia, dapat digunakan sebagai masukan untuk menyusun strategi, kebijakan dan program pembangunan secara bertahap ke arah mewujudkan Palangka Raya menjadi Kota Pendidikan.

Di Palangka Raya ada 17 perguruan tangga (PT) swasta. 3 universitas, 6 sekolah tinggi, 6 akademik dan 2 politeknik. Sedangkan yang negeri ada 4 PT, yakni UNPAR, STAIN Palangka Raya, STAHN Palangka Raya, dan STAKN Palangka Raya.

Sementara Rintisan Berstandar Internasional (RSBI) ada 5 sekolah, yaitu Sekolah Dasar Negeri 1 sekolah, SMP Negeri 1 sekolah, SMA Negeri 1 sekolah, dan SMK Negeri 5 Palangka Raya. Satu sekolah, yakni SMA Negeri 5 Palangka Raya (SMA Plus) menjadi calon RSBI. (DeTAK-rickover)

Rumah Warga Terancam Longsor

DeTAK DAERAH EDISI 185

BARITO SELATAN - Akibat tergerus arus air atau abrasi, tanah di tepian sungai Barito terkikis dan mengalami longsor. Setidaknya dalam dua pekan terakhir sudah ada lima unit rumah milik warga Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan (Barsel) mengalami kerusakan parah, bahkan ada yang roboh hingga tidak mungkin ditempati lagi.

Dikhawatirkan bila kondisi ini terus berlanjut, diyakini akan banyak warga yang kehilangan tempat tinggal sebab puluhan rumah lainnya juga ikut terancam amblas ke sungai Barito, terutama warga RT 01. Termasuk salah satunya, masjid tertua yang ada di Desa itu.

Kendati tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian material yang diderita warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. “ Para korban longsor untuk sementara ditampung dirumah-rumah warga sekitar,” kata Rahman, salah satu warga Desa Baru yang terkena bencana tanah longsor tersebut. Dijelaskannya, kejadian serupa pernah terjadi sekitar 5 tahun silam, bahkan puluhan rumah warga pada saat itu amblas masuk ke Sungai Barito.

“Untuk menanggulangi dan mengantisipasi agar tidak terjadi musibah serupa, kami bersama warga lain secara swadaya sudah melakukan upaya penyiringan pinggiran sungai terutama pada titik-titik rawan longsor dengan menggunakan tumpukan karung pasir,” ungkapnya.

Hanya saja, karena keterbatasan dana yang dikumpulkan hasil swadaya asyarakat itu, terpaksa warga Desa Baru hanya mampu menimbun di sekitar lokasi mesjid lama. “ Kami sangat mengharapkan uluran tangan dari pemerintah daerah, melalui instansi terkait,” pinta Rahman.

Sementara itu, ketika meninjau lokasi bencana anggota DPRD Barsel, H Suhaimi yang juga merupakan warga asli desa setempat, mengaku merasa sangat prihatin atas peristiwa alam yang menimpa sejumlah kerabatnya itu. Dia pun berjanji kepada seluruh warga korban untuk memperjuangkan nasib mereka melalui lembaga DPRD.

“Kami berharap peristiwa tanah longsor di Desa Baru ini segera dapat ditanggulangi. Karena tanpa bantuan semua pihak terutama pemerintah, kami rasa warga tidak akan mampu berjuang sendiri mengatasi permasalahan ini. Selain itu nantinya bagi warga korban akan kita upayakan mencarikan solusi berupa relokasi ketempat hunian yang lebih aman,” imbuhnya.

Menurut Suhaimi, memang dulu warga pernah mengusulkan bantuan lewat proposal, dan melalui Dinas terkait sudah disalurkan dana bagi warga yang rumahnya terkena bencana.

Namun sayangnya karena keterbatasan anggaran maka hanya sebagian warga saja yang bisa mendapatkan bantuan itu. “Mudah-mudahan pada kesempatan mendatang sudah terkaper semua bagi para korban longsor dan progress dari bantuan itu bisa membawa manfaat,” cetusnya mengakhiri. (DeTAK-agus irawanto)

Sampah Kota Jadi Sorotan

DeTAK DAERAH EDISI 185

BARITO SELATAN - Wajah Kota Buntok belakangan ini terlihat jorok. Pasalnya, beberapa sampah dalam kota dibiarkan berserakan tanpa diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Kondisi ini kontan menjadi keluhan warga Buntok, karena bau tak sedap yang ditebarkan dari onggokan sampah. “Kami amat terganggu dengan kondisi ini. Setiap kali melintas terpaksa harus menutup hidung dikarenakan bau menyengat sekitar TPS,” kata Rani , seorang warga kota.

Rani memaparkan biasanya setiap hari diangkut oleh petugas kebersihan, namun sejak seminggu terakhir terkesan dibiarkan menumpuk. TPS yang disediakan dipinggir-pinggir jalan. tidak terangkut, sampah pun berserakan di jalanan.

Jika satu atau dua hari saja tidak terangkut, kondisi ini makin memprihatinkan. “Untuk itu kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Tata Kota (Distako) Kabupaten Barito Selatan agar menangani persoalan sampah. Jangan dibiarkan seperti ini,”pintanya.

Dari pantauan di sejumlah TPS terutama di Plaza Beringin, di jalan Dr Sutomo dan stadion Batuah, Jalan Ki Hajar Dewantara, Jalan Panglima Batur ,Jalan H, Indar, dan jalan Pelita IV , memang ada benarnya.

Sampah menumpuk dan sebagian berserakan di jalan umum. Apalagi tatkala membusuk, akan menimbulkan bau yang menusuk.

“Keterlambatan pengangkutan sampah dari TPS tersebut dikarenakan hanya dua armada truk yang bisa beroperasi. Sementara dua unit armada truk lainnya mengalami kerusakan. Dua unit truk yang rusak tersebut sedang kita perbaiki,” tanggap Erik Kusdaryanto, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Tata Kota (Distako) Barito Selatan pekan tadi.

Setiap hari, terangnya, saat empat armada truk dalam kondisi baik, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan sebanyak empat kali, yakni dua kali saat pagi hari dan dua kali pada sore hari.

“Karena ada kerusakan armada angkutan mengakibatkan sampah-sampah di setiap TPS (kontainer) tidak terangkut secara maksimal, sehingga menumpuk dan berserakan di jalan,” imbuhnya. Diakuinya, tingkat kesadaran masyarakat Kota Buntok membuang sampah ke tempat sampah sudah baik. Hal tersebut terlihat dari banyaknya sampah yang menumpuk di dua puluh TPS yang ada dalam kota Buntok.

Namun, atas kurang maksimalnya pengangkutan ini turut disampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Buntok.

Disampaikan pula, disamping dua unit truk yang bermasalah, TPS kontainerpun kondisinya saat ini banyak yang rusak. “Kontainer banyak yang bocor. Masyarakat sering komplin jika kontainer itu ditempatkan dipinggir jalan yang berdekatan dengan rumah warga, air hujan menggenang disekitar TPS akan menimbulkan bau menyengat,”ucap Erik.

“Kita sudah usulkan perbaikan dan penambahan unit kontainer pada APBD Perubahan Barsel tahun anggaran 2011 ini. Dengan adanya perbaikan dan penambahan fasilitas tersebut kedepan, diharapkan tidak lagi menemukan kendala-kendala serupa, ” tandasnya penuh harap. (DeTAK-agus irawanto)

Label Miskin

DeTAK HATI EDISI 182

OLEH : SYAIFUDIN HM

karikatur : yudhet

Hati ini merasa sedih dan gundah gulana, karena akhir-akhir ini kata-kata miskin sangat akrab terdengar di telinga. Apakah memang sudah sedemikian parahnya soal kemiskinan di Indonesia? Berbicara soal kemiskinan di negara kita tercinta ini sepertinya belum ada tanda-tanda akan berakhir, sebab semakin hari semakin terus bertambah yang namanya label miskin. Coba saja, sudah beberapa tahun ini ada yang namanya program beras miskin atau disingkat raskin yang diberikan kepada masyarakat yang miskin dengan harga khusus dan lebih murah. Cara memperoleh beras ini dibagikan kupon oleh aparat kelurahan dan desa, RW dan RT. Nah, dengan kupon itulah untuk mengambil beras miskin. Tetapi dalam praktiknya, tidak jarang banyak yang mendapatkan jatah raskin itu ternyata orang-orang yang tidak termasuk kategori miskin atau orang mampu bahkan ada orang kaya yang menikmati beras miskin. Kemudian ada lagi yang namanya berobat gratis bagi masyarakat miskin yang disebut Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dengan memperlihatkan surat keterangan tidak mampu (SKTM), lalu ada pula bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi masyarakat miskin, serta berbagai nama dengan mengikutkan label miskin. Semua program yang berlabel miskin itu, apakah sudah dievaluasi secara mendalam atau tidak, apakah tepat sasaran, apakah disalahgunakan, apakah dikorupsi, dan lain sebagainya. Mengapa muncul pertanyaan demikian? Karena sudah begitu banyak program-program yang berlabel miskin, tapi masyarakat miskin masih saja terlihat di mana-mana. Untuk BBM bersubsidi yang diperuntukan bagi masyarakat miskin, sebaiknya dihapuskan saja karena yang menikmatinya justru bukan orang miskin. Kalau orang miskin itu, diantara kategorinya yakni tidak memiliki sepeda motor, tidak memiliki pekerjaan tetap (serabutan), makan tidak tiga kali dalam sehari. Nah, jika melihat sebagian kategori itu, tentu orang miskin tidak menikmati subsidi BBM Premium (bensin) karena mereka tidak memiliki sepeda motor. Lalu untuk siapa subsidi BBM itu, tentu bagi orang-orang yang kaya dan mampu dalam materi, karena itu sebaiknya subsidi BBM dihapuskan saja. Biarkan saja, bensin dan solar serta minyak tanah mengikuti harga pasar seperti yang berlaku dengan pertamax. Kalau kita, melihat dan memperhatikan kemiskinan materi itu, sesungguhnya tidak terlalu sangat berbahaya jika dibandingkan dengan kemiskinan moral. Akibat terjadinya kemiskinan moral maka tidak sedikit oknum pejabat negara, oknum politisi, oknum pejabat pemerintah yang dengan bangganya memakan uang rakyat melalui korupsi. Seperti kita lihat, kita dengar dan kita baca di media massa, ada sejumlah oknum menteri dan mantan menteri, ada gubernur, bupati, ada anggota DPR, serta oknum anggota DPRD yang terkurung di penjara akibat diduga memakan uang rakyat. Dengan semakin terpuruknya kondisi negara ini, mari kita bersama-sama memberantas kemiskinan moral, karena dampaknya sungguh sangat berbahaya. Berkaitan dengan kemiskinan materi yang dialami sebagian masyarakat Indonesia, sebaiknya pemerintah mengkaji ulang sejumlah subsidi bagi masyarakat miskin, karena tidak sedikit orang-orang kaya yang menikmatinya. Bagi orang-orang kaya yang mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan menikmati subsidi-subsidi bagi orang miskin itu, kita doakan semoga Allah SWT menjadikannya benar-benar orang miskin yang sesungguhnya.

DeTAK Juara Satu Lomba Masak

DeTAK ANEKA EDISI 185

Masakan mie kreasi yang disajikan wartawan Tabloid DeTAK Usman Mahmudin berhasil meraih juara satu pada Lomba Masak yang dihelat Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Cabang Kalteng di halaman Balai Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Palangka Raya, Sabtu.

DIAPIT-Walikota Palangka Raya HM Riban Satia
sedang memasak diapit Ketua IKWI Kalteng
Masriah dan Ketua PWI Kalteng H Sutransyah.

Mie kreasi atau mie goreng hasil olahan Usman itu dinilai Dewan Juri sebagai tampilan sajian berestetika, ketimbang sajian wartawan lainnya.

Dewan juri memang menilai masakan para wartawan mulai tampilan, rasa dan teknik pembuatan. Tercatat ada 15 sajian masakan yang terpampang di meja Dewan Juri.

Lomba masak yang diikuti puluhan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kalimantan Tengah dihelat dalam rangka memeriahkan HUT Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) ke-50.

KOMPAK-Wartawan DeTAK terlihat kompak pada
lomba masak yang digelar di halaman Balai
PWI Kalteng, Sabtu. Usman Mahmudin
berada dipojok kanan.

Tapi yang membuat surprise pada HUT IKWI itu, hadirnya Walikota Palangka Raya HM Riban Satia sebelum acara dimulai. Kehadiran figur nomor wahid Kota Palangka Raya itu sama sekali tak diduga kalangan wartawan. Apalagi ia ikut pula memasak bersama wartawan lainnya. Suasana keakraban sesama jurnalis dan keluarga semakin cair dengan tokoh sentral Palangka Raya ini.

Namun tak hanya lomba masak yang digelar, Ketua IKWI Cabang Kalteng Masriah mengatakan, IKWI juga memberikan bantuan kepada wartawan senior Kalteng dan putra-putri insan pers yang telah meninggal dunia.

"Rangkaian acara ini dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi antarkeluarga besar wartawan dan momentum untuk saling berbagi," jelas Masriah. (DeTAK-rickover)

Kuota BBM Harus Ditambah

DeTAK UTAMA EDISI 182

Antrean kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) umumnya terus terjadi.

ILUSTRASI : UMAR

Tak kurang di satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) antrean menutup sebagian badan jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas.

Jelas kondisi ini memperlihatkan adanya krisis Bahan Bakar Mintak (BBM) Subsidi, sehingga perlu adanya solusi dari pemerintah guna penambahan kuota BBM.

Dengan antrean yang masih langgeng itu, dapat dipastikan berdampak besar pada lambannya pertumbuhan ekonomi di Kalteng.

"Hal ini memicu terjadinya kenaikan inflasi di Kalteng yang mencapai 7,30 persen. Melebihi inflasi nasional sebesar 6.16 persen," kata Kardinal.

Apalagi diperkirakan sebelum akhir 2011 kuota BBM akan habis. Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang menegaskan, penambahan kuota masuk kategori mendesak.

Satu alasan yang diajukan terjadinya peningkatan kenderaan bermotor yang tidak sebanding dengan ketersediaan BBM.

Dari hasil investigasi media ini, sebagaimana yang tertuang dalam DeTAK Utama edisi 181 pekan lalu, tersebut bahwa jumlah kenderaan bermotor roda dua yang meramaikan jalanan Kota Palangka Raya dalam per bulannya mencapai 3.000 kenderaan.

Jumlahnya diperoleh dari empat dealer terkemuka di Kota Palangka Raya. Hitungan ini belum termasuk kenderaan roda empat dan jenis angkutan lainnya. Juga, belum terhitung jumlah kenderaan roda dua di kabupaten se-Kalteng.

Walikota Palangka Raya HM Riban Satia mengungkap sejak 2007 kuota BBM untuk Kota Palangka Raya terus menurun. Ia pun sudah tiga kali menyurati pihak Pertamina untuk permintaan penambahan kuota. Terakhir, 2010 ini.

DPRD Kota Palangka Raya juga begitu. Ketua DPRD Sigit K Yunianto mengakui meningkatnya jumlah kenderaan di Kota Palangka Raya hendaknya menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menambah kuota.

"Kita tidak mungkin menunggu proses tersebut pada 2012 mendatang. Kita sudah menindaklanjuti dan telah berulangkali meminta ditambahnya kuota," tegas Sigit.

Paling tidak, kenaikan kuota kisarannya 20 persen dari kuota sekarang ini. Begitu diucapkan Sekretaris Hiswana Migas Kota Palangka Raya, Kabulat. Dia mencontohkan, kebutuhan BBM kota Palangka Raya untuk jenis premium rata-rata 8.700 liter per bulan untuk sejumlah SPBU yang ada.

“Jadi, dalam kondisi seperti ini sebaiknya kuota BBM subsidi dinaikkan sekitar 20 persen,” ujarnya.

Namun, panjang antrean BBM di sejumlah SPBU ternyata tidak mengakibatkan tingginya inflasi. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Rusman Heriawan menegaskan, tidak ada kaitannya antara inflasi dan kelangkaan BBM.

"Selama harganya tidak naik, ya tidak ada pengaruhnya pada inflasi," tandas Ruswan usai meresmikan Kantor BPS Provinsi Kalteng, BPS Kota Palangka Raya, dan BPS Kabupaten Kapuas yang dipusatkan di Palangka Raya, Selasa pekan lalu.

DeTAK juga mengutip berita dari sejumlah media nasional yang memaparkan soal penambahan kuota dan rencana pemerintah pusat menaikkan harga BBM. (DeTAK-indra/rickover)

Penambahan Kuota Mendesak

ILUSTRASI - YUSY

Untuk kedua kalinya Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang kembali mengirimkan surat kepada Pertamina mempertanyakan kuota BBM untuk Kalteng.

“Selasa (4/7), Pemerintah Provinsi Kalteng kembali mengirimkan surat untuk yang kedua kalinya kepada Pertamina perihal kuota BBM Kalteng,” ungkap Teras di Palangka Raya, Rabu pekan lalu.

Dalam surat tersebut, Pemprov Kalteng juga meminta penambahan kuota BBM untuk Kalteng, karena memang sangat perlu dan mendesak. Sebab kuota BBM untuk Kalteng pada tahun 2011 ini masih seperti beberapa tahun lalu, padahal pertambahan kendaraan tumbuh dengan cepat.

Menurut Gubernur, Pemprov Kalteng dalam pengajuan kuota BBM ini hanya pada posisi penyalur kebutuhan masyarakat, berapa keperluan masyarakat untuk BBM di Kalteng, sehingga tidak lagi menimbulkan antrian panjang pembelian di setiap SPBU.

Selain itu, Pemprov Kalteng terus melakukan upaya agar antrian BBM di Kalteng tidak terjadi lagi. Salah satu upayanya adalah dengan terus melakukan hubungan dan berupaya menarik minat dari perusahaan minyak swasta seperti Sell, Petronas dan Caltex, agar mau membuka Depo dan menjual BBM-nya di Kalteng.

Akan tetapi, kata Teras, perusahaan minyak swasta tersebut masih belum bisa memenuhi keinginan Pemprov Kalteng, dengan pertimbangan bahwa dari segi ekonomi dan pertumbuhan penduduk Kalteng, belum masuk dalam perhitungan bisnis mereka.

Jumlah penduduk di Kalteng diperkirakan belum mampu untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan Depo dan biaya operasional.

“Orientasi perusahaan minyak swasta di Indonesia adalah bisnis. Jadi ketika mereka menanamkan investasi di sebuah daerah, tentu perhitungan bisnis yang harus mereka pergunakan agar biaya operasional dan pembangunan Depo di suatu daerah dapat tertutupi dengan hasil penjualan minyak mereka,” ungkap Gubernur.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Kalteng Kardinal Tarung menambahkan, dalam surat Gubernur Nomor 541/432/Distam, yang ditujukan kepada kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) minyak Gas dan Bumi di Jakarta, diusulkan penambahan kuota untuk jenis premium dari 197.300 kiloliter menjadi 286.162 kiloliter.

Solar dari 139.199 kiloliter menjadi 218.560 kiloliter, dan minyak tanah dari 137.152 kiloliter menjadi 162.459 kiloliter.

Kardinal mengatakan, terjadinya antrean yang panjang di SPBU dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) di wilayah kabupaten/kota se-Kalteng dapat berakibat terhambatnya kebutuhan bahan pokok masyarakat.

"Hal ini memicu terjadinya kenaikan inflasi di Kalteng yang mencapai 7,30 persen. Melebihi inflasi nasional sebesar 6.16 persen," kata Kardinal seperti dilansir media harian lokal.

Menurut Kardinal, diperkirakan sebelum akhir 2011 kuota BBM akan habis apabila tidak ada penambahan dari pemerintah pusat. (DeTAK-ATN center/rickover)

Tiga Kali Kirim Surat

Pemerintah Kota Palangka Raya (Pemko) sejatinya telah tiga kali menyurati Pertamina terkait penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM).

"“Kita sudah tiga kali menyurati pihak Pertamina agar kuota BBM ditambah, namun hingga saat ini belum ada jawaban," ungkap Walikota Palangka Raya HM Riban Satia kala ditemui di rumah jabatannya, pekan lalu.

Sejak 2007 lalu, sebut Walikota, kuota BBM untuk Kota Palangka Raya selalu menurun. Terakhir 2010, Pemko menyurati pihak Pertamina agar kuota ditambah.

Selama ini, terang Walikota, pihak Pertamina beramsumsi bahwa kuota BBM terbilang cukup. Kalaupun terjadi antrean, bukan akibat kuota kurang, tapi lantaran ulah oknum-oknum tertentu yang menyelewengkan BBM Subsidi atau melakukan penimbunan, sehingga terjadi kelangkaan BBM.

Walikota mengatakan, banyaknya kenderaan bermotor yang hingga saat ini antri di sejumlah SPBU membuktikan kurangnya kuota BBM. "Jadi, tidak hanya ulah oknum saja," tegas Riban.

Walikota menilai, perlu diadakan evaluasi atau kajian yang mendalam dari pihak yang berwenang agar kebutuhan BBM benar-benar rasional sesuai dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Kota Palangka Raya. “Sekarang ini industri dan pertumbuhan pembangunan disektor lainnya di Kota Palangka Raya sudah masuk. Terbukanya infrastruktur jalan membuat banyak kendaraan angkutan dari luar kabupaten dan provinsi tetangga melintas untuk mengisi BBM di SPBU di Palangka Raya, sehingga kebutuhan normal BBM tersedot oleh aktivitas tersebut,” jelas Riban Satia.

Pemko, lanjut Walikota,tidak berwenang melakukan tekanan terhadap pihak distribusi terhadap usulan penambanahan kuota BBM subsidi.

"Pihak distribusi BBM itu dikendalikan (baca: diatur-red) oleh salah satu lembaga negara yang mengatur masalah distribusi BBM. Artinya, pemerintah daerah hanya bisa ikut dalam mengendalikan BBM subsidi tersebut," jelas Riban lagi. (DeTAK-indra marbun) 

Pertamina Harus Transparan

Animo masyarakat terhadap kendaraan roda dua dan roda empat di Kota Palangka Raya yang cukup besar perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Meningkatnya kendaraan bermotor itu merupakan salah satu perkembangan ekonomi masyarakat di daerah. "Pemerintah pusat harus melihat (baca: mempertimbangkan-red) hal itu," kata Sigit saat ditemui di ruang kerjanya, pekan lalu.

Dewan sendiri, ungkap Sigit, telah berulang kali mengusulkan ke pemerintah pusat agar kuota BBM untuk Kota Palangka Raya ditambah.

Ia memaklumi penambahan kuota terkait erat dengan anggaran APBN dan keputusan penambahan harus melalui persetujuan DPR RI, namun setidaknya pemerintah pusat harus jeli melihat kondisi atau perkembangan daerah.

"Kita tidak mungkin menunggu proses tersebut pada 2012 mendatang. Kita sudah menindaklanjuti dan telah berulangkali meminta ditambahnya kuota," tegas Sigit.

Tak sebatas itu, lanjut Sigit, Dewan juga meminta agar pihak Pertamina transparan dalam pendistribusian BBM di sejumlah SPBU.

Guna mempermudah pengontrolan distribusi Sigit mengusulkan dipisahkan antara SPBU subsidi dan SPBU non subsidi

"Bila tidak dipisahkan, akan membuka peluang usaha bagi oknum tertentu yang dampaknya merugikan masyarakat," tegasnya.

Ketimbang BBM subsidi menyusahkan, Sigit dengan tegas mendukung dicabutnya subsidi. "Sangat susah membedakan mana yang berhak menggunakan BBM subsidi dan mana yang tidak," tekannya. (DeTAK-indra marbun)

Paling tidak 20 persen

Terkait Kebutuhan BBM Subsidi di Kota Palangka Raya, Sekretaris Hiswana Migas Kota Palangka Raya, Kabulat T mengatakan, pihaknya tidak memiliki data yang riil soal kebutuhan BBM subsidi.

Namun, pihaknya bisa mendata hal tersebut bila pihak yang berwenang mengizinkannya. Diakuinya, perkembangan perekonomian Kota Palangka Raya meningkat.

Itu dibuktikan dengan jumlah kendaraan roda dua maupun roda empat yang terus mengalami peningkatan signifikan. Secara otomatis, kata Kabulat, kondisi tersebut mempengaruhi tingginya kebutuhan akan BBM, khususnya BBM subsidi.

Perkembangan itu juga disusul dengan keberadaan investasi, seperti industri-industri baru yang mulai berkembang. Dia mencontohkan, kebutuhan BBM kota Palangka Raya untuk jenis premium rata-rata 8.700 liter per bulan untuk sejumlah SPBU yang ada.

“Jadi, dalam kondisi seperti ini sebaiknya kuota BBM subsidi dinaikkan sekitar 20 persen,” ujarnya.

Soal transparansi pendistribusian BBM olah Pertamina, Kabulat menilai, selama ini berjalan dengan baik. "Distribusi BBM subsidi itu diawasi BPK. Kinerja Pertamina dalam pendistribusian juga diaudit. Jadi tidak bisa sembarangan,” ungkap manejer SPBU di Jalan Tjilik Riwut Palangka Raya ini. (DeTAK-indra marbun)

Subsidi 40,49 Juta kiloliter

Komisi Energi DPR RI akhirnya sepakat untuk menambah kuota BBM bersubsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011.

"Kami setujui usulan pemerintah kuota BBM subsidi menjadi 40,49 juta kiloliter tahun ini," ujar Pimpinan Sidang sekaligus Ketua Komisi Energi, Teuku Rifky Harsya, Kamis malam.

Semula, jatah BBM bersubsidi dalam APBN 2011 ditetapkan hanya sebesar 38,59 juta kiloliter. Namun, karena konsumsi yang melonjak di atas rata-rata konsumsi, pemerintah pun meminta tambahan kuota.

Usulan pemerintah sempat ditolak oleh Fraksi Golkar. Anggota Komisi dari Fraksi Golkar, Bobby Rizaldy, menyatakan penambahan kuota BBM bersubsidi akan berdampak pada defisit anggaran. "Konsekuensinya anggaran akan bengkak sampai Rp 50 triliun," kata dia.

Apalagi jumlah kuota tersebut lebih tinggi ketimbang pendapatan negara. "Tambahannya hampir 10 persen untuk subsidi, pendapatannya dari lifting (produksi minyak sendiri) saja turun 5 persen," tambahnya.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh, membantah soal pembengkakan tersebut. Menurut Darwin, berdasar perhitungan pemerintah, tambahan biaya yang diperlukan untuk subsidi BBM hanya berkisar Rp 25 triliun.

"Sehingga kalau di total subsidi menjadi Rp 120,7 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 95,96 triliun." Darwin menambahkan, Kementerian Keuangan telah menyanggupi kebutuhan dana untuk menutupi kebutuhan BBM bersubsidi tersebut. "Pemerintah punya kapasitas untuk menaikkan kuota tersebut,” katanya.

Bersikeras dengan pendapat masing-masing, Fraksi Golkar pun meminta rapat diskors untuk berkoordinasi dengan salah satu anggota Badan Anggaran. Setelah berkoordinasi, Fraksi Golkar akhirnya luluh. Mereka pun sepakat dengan penambahan volume BBM bersubsidi.

"Kami sepakati hanya dari sisi volumenya saja, kami tetap ada catatan supaya penambahan volume ini tidak membebani anggaran," kata Bobby, selaku perwakilan Fraksi Golkar.

Dalam kesempatan itu Darwin mengingatkan bahwa tujuan rapat dan pembahasan kali ini memang diutamakan untuk persetujuan penambahan kuota BBM bersubsidi dari sisi volume terlebih dahulu.

"Konsekuensi terhadap anggaran dapat diperdalam nanti. Yang pasti, kami dari pemerintah memiliki kapasitas untuk memenuhi kuota tersebut," ucapnya. (DeTAK-Tempo/rickover)

Subsidi Bakal Diubah 

Pemerintah akan menaikkan anggaran subsidi energi untuk bahan bakar minyak, LPG, dan bahan bakar nabati, dari Rp 68,7 triliun menjadi Rp 28,1 triliun.

Pemerintah bakal merombak jumlah subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011. Sebab, pemerintah harus mewaspadai harga bahan bakar minyak dan subsidi energi yang terkait dengan listrik.

"Kita akan memanfaatkan proses APBN-P 2011. Kita akan bahas perubahan-perubahan asumsi dengan kondisi sekarang," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis.

Menurutnya, dalam proses penyusunan APBN-P tanggal 4-26 Juli 2011 itu, pemerintah akan membahas risiko fiskal dan cara untuk mengatasinya. Bakal dibahas pula anggaran kementerian dan lembaga yang diminta menghemat anggaran serta memangkas kegiatan yang kurang produktif dan bukan prioritas.

Agus mengatakan kini defisit anggaran berkisar di 1,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun, pemerintah akan menjaga agar defisit tetap di bawah 2 persen. Antara lain, dengan penghematan belanja dan kementerian tersebut.

Hingga akhir Mei 2011, realisasi harga minyak mentah Indonesia sudah mencapai US$ 107,3 per barel. Padahal, asumsi harga dalam APBN 2011 hanya US$ 80 tiap barelnya.

Dalam data yang dilansir Kementerian Keuangan mengenai Rancangan APBN-P 2011, disebutkan belanja negara bakal melonjak hingga Rp 1.327,6 triliun, naik dari Rp 1.229,6 triliun yang ada dalam APBN 2011.

Pemerintah juga telah menghitung, jika kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dinaikkan Rp 1.000 per liter, belanja negara terkerek menjadi Rp 1.316,8 triliun.

Untuk belanja subsidi, tanpa kenaikan harga bahan bakar, jumlahnya akan melambung menjadi Rp 253,35 triliun dari sebelumnya Rp 187,6 triliun.

Jika harga bahan bakar dinaikkan Rp 500 per liter, maka subsidi akan menjadi Rp 241,38 triliun, sedangkan menaikkan harga Rp 1000 per liter menyebabkan subsidi berkurang jadi Rp 237,38 triliun.

Tanpa kenaikan harga bahan bakar bersubsidi, subsidi energi akan melesat menjadi Rp 196,16 triliun dari Rp 136,6 triliun dalam APBN 2011.

Kalau harga bahan bakar dinaikkan Rp 500 per liter, maka subsidi berkurang menjadi Rp 184,01 triliun, sementara dengan kenaikan Rp 1.000 per liter menjadi Rp 180,01 triliun. (DeTAK-Tempo/rickover)

Tidak Pengaruhi Inflasi

Antrean yang mengular di sejumlah SPBU sama sekali tidak mempengaruhi inflasi yang cukup tinggi sekarang ini.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Ruswan Heriawan mengatakan, inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pokok, bukan oleh kelangkaan BBM.

"Selama harganya tidak naik, ya tidak ada pengaruhnya pada inflasi," tandas Ruswan usai meresmikan Kantor BPS

Provinsi Kalteng, BPS Kota Palangka Raya, dan BPS Kabupaten Kapuas yang dipusatkan di Palangka Raya, Selasa.

Diakuinya, pemerintah sekarang ini dalam posisi maju mundur terkait fenomena BBM ini. Selain permintaan kouta, terang Ruswan, pemerintah juga sedang menimbang kemungkinan dinaikkannya harga BBM.

Hanya saja, sekali BBM ini dinaikkan harganya, tentunya dampaknya terhadap inflasi akan luar bisa, baik dampak langsung terhadap BBM itu sendiri maupun dampak tidak langsung terhadap sektor angkutan, barang dan jasa.

"Kalaupun mau dinaikkan, saya pikir sekarang ini waktu yang tidak bagus, karena lagi musim inflasi tinggi, terutama Juli-Agustus menjelang lebaran dan segala macamnya," jelasnya.

Yang bisa dilakukan pemerintah sekarang di musim inflasi tinggi, kata Ruswan, adalah bagaimana mencegah agar inflasi tidak menjadi liar sehingga sangat menganggu daya beli masyarakat.

"Jadi di Juli-Agustus ini menjadi ujian bagi kita semua apakah target inflasi nasional kita yang 5,65 persen dapat terjaga," terang Ruswan. (DeTAK-rickover)

Jemaat Saksi-Saksi Yehuwa Gelar Kebaktian Tiga Hari

DeTAK ANEKA 182

SEKITAR 700 –an jemaat Saksi- Saksi Yehuwa di kota Palangka Raya dan sekitarnya menggelar kebaktian di gedung Tambun Bungai Palangka Raya selama tiga hari sejak Jumat – Minggu (1 – 3 Juli 2011). Kegiatan kebaktian dengan thema‘Datanglah Kerajaan Allah’ itu dimulai sejak pukul 09.20 WIB hingga pukul 16.45 WIB.

Dalam Press release dari Distrik Saksi-Saksi Yehuwa yang ditujukan kepada DeTAK, menyebutkan, kebaktian ini merupakan bukti terkini bahwa Saksi-Saksi memiliki fokus yang jelas tentang Kerajaan yang disebutkan dalam contoh doa yang dicatat di Matius 6:9, 10. Selama bertahun-tahun, Saksi-Saksi Yehuwa telah mengadakan kebaktian yang berfokus pada pemerintahan Kerajaan Allah, mengusung tema-tema seperti ”Kerajaan yang Berkemenangan, ”Pemerintahan Ilahi”, ”Loyalitas Kerajaan”, ”Kebenaran Kerajaan”, ”Persatuan Kerajaan”, ”Pertambahan Kerajaan”, dan ”Para Pemberita Kerajaan yang Bergairah”.

Judul lengkap jurnal resmi Saksi-Saksi adalah Menara Pengawal Mengumumkan Kerajaan Yehuwa. Sejarah resmi Saksi-Saksi Yehuwa dikisahkan dalam buku Saksi-Saksi Yehuwa—Pemberita Kerajaan Allah.

Tempat ibadat mereka dikenal sebagai Balai Kerajaan, karena tujuan bangunan ini adalah mendukung ibadat sejati dan menjadi pusat untuk pemberitaan ”kabar baik kerajaan”, yang disebutkan oleh Yesus dalam Matius 24:14. Semua acara pertemuan Saksi-Saksi memiliki fokus utama pada ajaran Alkitab dan berita utamanya tentang tema pelayanan Yesus, yakni ”kerajaan Allah”, selaras dengan rujukan Alkitab di Lukas 4:43.

Bagi Saksi-Saksi Yehuwa, Kerajaan adalah pemerintahan yang nyata yang akan segera bertindak demi kepentingan orang-orang yang menundukkan diri kepadaNya dan melawan orang-orang yang menolakNya.

Pada kebaktian tahun ini, Saksi-Saksi akan menonjolkan penjelasan nubuat-nubuat Alkitab yang menarik mengenai Kerajaan Allah dan bagaimana Kerajaan itu akan mendatangkan perubahan serta berkat yang permanen bagi mereka yang mencintai apa yang benar.

Untuk mensukseskan kebaktian tersebut, di wilayah ini, 13 sidang jemaat Saksi-Saksi mendukung kegiatan dengan membagikan undangan tercetak yang menarik untuk menghadiri kebaktian tersebut. Sekitar 700 – an orang datang ke GPU Tambun Bungai mengikuti acara ini.

Di seluruh Indonesia, akan diselenggarakan 18 kebaktian di 18 kota. Di seluruh dunia, ada lebih dari 7.500.000 Saksi di lebih dari 107.000 sidang jemaat.

Kegiatan ini juga diisi dengan penampilan drama masing-masing hari Jumat, Drama Audio dengan tema : Kisah Nyata yang Membangkitkan Harapan, Sabtu, Drama Modern dengan tema : Perkataan Ini Harus Ada di Dalam Hatimu, dan Minggu, Drama Berlatar Kuno dengan tema : Kaum Muda Jadilah Bijaksana dan Berhikmat. (DeTAK – syaifudin HM)