Eddy Raya : Pemerintah Harus Lebih Tegas Pada Malaysia

DeTAK PERISTIWA EDISI 140

Jajaran DPD KNPI Kalteng menyerahkan paket bingkisan 

serta dana santunan kepada anak-anak binaan tiga panti 

asuhan di Palangka Raya, pekan tadi. (foto : DIDINDAN)

Kontradiksi antara Indonesia dan Malaysia yang saat ini kembali meruncing merupakan dampak dari kurangnya keberanian secara diplomatic pemrintah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kalimantan Tengah, Ir H Eddy Raya Syamsuri kepada wartawan di Palangka Raya, Jumat (3/11).

Mewakili elemen pemuda di Kalimantan Tengah, Eddy mengaku pihaknya menyayangkan nota pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terkesan tidak secara tegas mengarah kepada substansi permasalahan.

Dibincangi usai acara kegiatan Buka Puasa Bersama DPD KNPI Kalteng, Eddy menyebut seharusnya Kepala Negara bias lebih berani untuk menekan pemerintah negara jiran melalui jalur diplomatik. Hal tersebut didasari oleh banyak faktor terutama masalah integritas wilayah bangsa, perlakuan terhadap TKI, klaim produk-produk budaya dan pemanfaatan hasil alam tanah air yang dilakukan secara sepihak oleh Malaysia.

Di bidang integritas wilayah NKRI, Malaysia, sebut Eddy telah sering kali melakukan pelanggaran yang secara hukum internasionalpun patut dipersalahkan.

Menurutnya, wacana perang terhadap Malaysia seperti yang diserukan sejumlah lembaga-lembaga kepemudaan di tanah air memang bukan prioritas. Namun seruan-seruan itu patut dihargai sebagai bentuk aspirasi dari kekecewaan masyarakat luas terhadap bentuk-bentuk kecongkakan Malaysia terhadap Indonesia.

Ketua DPD Himpinan Pengusaha Muda (HIPMI) Kalteng itu menyebut, kondisi demikian sudah seharusnya memotivasi para pengambil kebijakan di negeri ini untuk lebih kreatif. Artinya, jika kita tidak ingin terus-terusan ditekan dan menuntut kesejajaran dalam hubungan bangsa yang bertetangga, harus ada langkah-langkah pemerintah yang nyata.

Dicontohkannya, jika terus-terusan TKI kita diperlakukan semena-mena, alokasi pengiriman mereka bias dipindahkan ke Hongkong, Taiwan, Korea Selatan atau negara-negara Timur Tengah yang lebih memberikan jaminan dari segi perlindungan. “Tanpa TKI yang bekerja di sana, stabilitas perkembangan Malaysia akan sangat terganggu,” katanya.

Contoh lainnya, lanjut Eddy, mengalihkan ekspor bahan dasa CPO ke Malaysia dari perkebunan-perkebunan kelapa sawit Indonesia. Upaya tersebut menurutnya bukan hanya menjatuhkan posisi Malaysia sebagai penghasil Cruide Palm Oil (CPO) terbesar dunia, tapi juga menurunkan devisa negara anggota persemakmuran Inggris Raya tersebut.

“Kerugian dari konfrontasi paling besar akan dialami Malaysia terutama dari segi ekonomi. Di balik kesulitan negara kita, sampai dengan kwartal terakhir 2010 kita tercatat tertinggi ketiga di dunia setelah China dan India,” sebut Eddy.

Dengan dasar-dasar tersebut, Eddy menilai seharusnya sudah cukup menjadi motivasi bagi para petinggi negeri untuk lebih tegas terhadap Malaysia dalam hal hubungan bilateral.

MENUJU SUKSESI BUPATI BARSEL

Di luar konteks masalah Indonesia-Malaysia, kader Partai Golkar yang di tingkat DPD Kalteng yang duduk selaku Bendahara ini juga menyampaikan kesiapannya untuk maju pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Barsel, tahun 2011 mendatang.

Saat ini dirinya mengaku sedang mengikuti sejumlah tahapan sesuai mekanisme Partai Golkar yang dengan memiliki empat kursi di DPRD setempat berhak atas opsi pencalonan langsung.

Terkait suksesi tersebut, Eddy menyebut kesiapan itu semata-mata karena panggilan jiwa dan kepercayaan sejumlah elemen masyarakat yang memintanya untuk memajukan daerah Kabupaten Barito Selatan.

“Banyak hal yang harus dibenahi di Barsel agar dapat sejajar dengan daerah-daerah lainnya di Kalteng,” ucapnya.

Putra dari mendiang Asmawi Agani tersebut juga menambahkan, melalui mekanisme partai, nantinya ia akan didampingi calon wakil yang dianggap memiliki kemampuan serta komitmen kuat membangun Barsel.

“Kemungkinan merupakan kader Partak Golkar juga. Latar belakangnya bias saja dari birokrat, pengusaha atau lainnya. Dalam hal ini Golkar juga besar kemungkinan tetap akan menggandeng kekuatan politik lain dalam koalisi sehingga jika menang nantinya benar-benar mencerminkan daripada keinginan masyarakat secara luas,” tambahnya.

Dalam kegiatan Buka Puasa Bersama KNPI Kalteng di Sekretariat KNPI tersebut, Eddy beserta jajarannya menyerahkan santunan dan bingkisan untuk tiga panti asuhan di Palangka Raya.

Kegiatan dirangkai dengan ceramah agama dan shalat maghrib berjamaah yang dihadiri oleh sejumlah jajaran kepengurusan maupun anggota KNPI Kalimantan Tengah. (DeTAK – didindan)

Ir H Acmad Diran : Budaya Jujur, Ciri Wartawan Profesional

DeTAK BUDAYA EDISI 140

Kejujuran dalam menyampaikan data dan fakta dalam sebuah berita merupakan salah satu ciri insan pers yang profesional. Berita yang berimbang sendiri hanya akan muncul apabila insan pers yang membuatnya jujur terhadap kondisi di lapangan saat melakukan aktivitas peliputan.

Penilaian demikian disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah, Ir H Achmad Diran saat menerima jajaran PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Cabang Kalimantan Tengah yang melakukan audiensi ke ruang kerjanya, Senin (30/8).

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur meminta agar seluruh insan pers di Kalimantan Tengah terutama yang bernaung di lingkup PWI Cabang agar terus berpartisipasi memajukan daerah bersama seluruh elemen lain termasuk pemerintah.

Partisipasi pers tersebut, kata Diran, yakni dengan cara konsisten mengumpulkan fakta dan data dari suatu kondisi atau kejadian, lalu membuat dan menyajikannya sebagai berita untuk kemudian disampaikan ke khalayak luas. Penyampaian itu, lanjut Diran haruslah jujur terhadap realita di lapangan.

“Contohnya, ada jalan daerah sepanjang 100 Km. Yang rusak hanya 1 Km, sedangkan 90 Km-nya dalam keadaan mulus. Wartawan jangan cuma membuat berita tentang jalan rusak 1 Km itu saja. Yang 90 Km mulus disampaikan juga dong. Itu namanya wartawan yang perofesional,” ujar Wakil Gubernur menganalogikan.

Dijelaskan Diran, jika wartawan terjebak untuk hanya mengangkat kondisi kerusakan jalan yang 1 Km, sama halnya memberikan persepsi yang tidak baik terhadap daerahnya sendiri kepada khalayak luas. Persepsi negatif tersebut, lanjutnya, akan berdampak buruk bagi perkembangan daerah itu sendiri.

Atas permintaan demikian, Ketua PWI Cabang Kalimantan Tengah, Sutransyah selaku pimpinan tim audiensi menyatakan jajarannya akan selalu mengedepankan faktor keseimbangan penyajian berita dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistiknya. Pasalnya, keseimbangan atau balance dalam pemberitaan merupakan salah satu azas dasar jurnalisme.

Audiensi itu sendiri digelar dalam rangka mempererat tali silaturahim antara jajaran PWI dengan pihak Pemerintah Provinsi khususnya wakil kepala daerah. Selain Ketua PWI Cabang Kalimantan Tengah, Sutransyah, hadir pula sejumlah pengurus PWI Cabang diantaranya Khairil Supriadi, Hamli Tulis, Suhartini, Syarbani dan lain-lain.

Dalam kesempatan itu, jajaran PWI Cabang Kalimantan Tengah menyampaikan sejumlah program kerja lembaga yang mewadahi seluruh insan pers dari berbagai media daerah maupun nasional ini baik yang telah berjalan maupun yang akan datang.

Menanggapi laporan-laporan kondisi terkini mengenai eksistensi PWI Cabang Kalimantan Tengah tersebut, Wakil Gubernur memberikan apresiasi positif sekaligus catatan dan saran-saran. Diran mengatakan, pemerintah daerah akan terus mendukung dan membantu eksistensi PWI Cabang Kalimantan Tengah tersebut sesuai mekanisme yang ada. (didindan)

Perkebunan PT ABS Masuki Wilayah Kapuas

DeTAK DAETAH II EDISI 140

DIALOG-Tim investigasi Pemerintah Kabupaten Kapuas saat
berdialog dengan PT PT Agri Bumi Sentosa (ABS). Pertemuan
itu melibatkan unsure pemerintahan Kabupaten,kecamatan,
kelurahaan dan masyarakat pemilik lahan yang bersengketa
dengan PT ABS. Foto: Noordin

KUALA KAPUAS, DeTAK- Dari hasil investigasi tim bentukan Pemerintah Kabupaten Kapuas yang turun langsung kelokasi sengketa, Selasa (31/8) kemarin, ditemukan lahan areal untuk perkebunan kelapa sawit yang telah dibuka oleh PT Agri Bumi Sentosa (ABS) terbukti memasuki wilayah administrasi Kabupaten Kapuas.

Tim yang diketuai langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Lemsriadi mengungkap, bahwa PT ABS dalam membuka lahannya terkesan tak berkoordinasi engan pihak desa yang berada di daerah perbatasan tersebut, seperti Handil Puntik, Haur, Nyamuk dan Malang Sari.

"Walaupun wilayah administrasinya masih masuk Kabupaten Batola Kalimantan Selatan, namun hendaknya pihak perusahaan sebelum membuka lahan harus berkoordinasi dengan pihak desa diperbatasan guna mengevaluasinya. Karena walau lahan yang mereka buka itu ada di daerah Kalsel namun pemiliknya masih banyak warga Kapuas," ungkapnya.

Tim juga menemukan adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan perusahaan di wilayah Kapuas, seperti adanya aktifitas penabatan saluran Handil Puntik sepanjang 3 kilometer (Km), penimbunan Handil Malang Sari sehingga handil tersebut hanya tersisa 3,5 km dari 7 km.

Celakanya, penggalian saluran pada kedua handil tersebut baru saja dilakukan pada2004 dan 2007 lalu. Akibat dari penabatan dan penimbunan hadil mata pencaharian masyarakat yang sebagain besar bertani mengalami gagal panen, karena keasaman pada alur handil tersebut meninggi akibat adanya penyumbatan.

M Fattah, pengamat pengairan Kecamatan Kapuas Murung menjelaskan, adanya penyumbatan aliran kedua handil sangat tidak relevan dilakukan. "Tersumbatnya aliran kedua handil membuat petani yang berada di aliran handil tak bisa lagi menikmati hasil panen mereka seperti yang dulu, karena kadar air yang memasuki areal persawahan mereka keasamannya meninggi," tandas Fattah.

Menurutnya, pekerjaan pengerukan pada handil tersebut baru saja dilakukan pendalaman pada 2007 lalu menggunakan dana APBD Provinsi Rp5,6 Miliar.

Hal senada juga dikatakan oleh Lurah Palingkau Baru, Elnada. Menurutnya, walaupun areal yang telah digarap PT ABS tak masuk kewilayah administrasi Kalteng, namun dari beberapa warganya banyak yang memiliki tanah di wilayah Batola, bahkan bersertifikat. "Ini bisa dibuktikan keabsahannya secara hukum.

Rata-rata dari warga yang berada di sekitar wilayah itu sudah memiliki surat-surat, bahkan ada yang bersertifikat," beber Elnada.

Inilah yang sangat disayangkannya. Pihak perusahaan, katanya, selama ini tak pernah melakukan koordiansi ataupun sosialisasi dengan masyarakatnya. ”Kalau sudah begini, kalau terjadi apa-apa dan warga berbuat anarkis dirinya tak bertanggung jawab, karena kepemilikan lahan-lahan yang telah dibuka oleh pihak ABS, serta sebagian sudah tertanam kelapa sawit itu secara hukum adalah sah milik warga saya,” kata Elnada.

Sementara itu perwakilan PT ABS, Asisten Kepala Ujang didampingi Asisten Divisi dan beberapa Asisten lapangan, kala dijumpai Tim kontan membantah kalau pihaknya melakukan aktifitas dengan memasuki wilayah Kapuas. "Sudah sesuai dengan arahan lokasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batola.

Bahkan, dari sebagian lokasi yang terkena sudah di ganti rugikan," bela Ujang. Ia menyarankan, Pemkab Kapuas melakukan koordinasi dengan Pemkab Batola. “Pada intinya dari hasil pertemuan ini sifatnya kita menerima, namun hal ini akan kita laporkan kepada pihak perusahaan, karena mereka yang berhak untuk memutuskan,” kata Ujang.

Pertemuan juga menyepakati dilakukannya Sementara itu inventarisir hak dan kepemilikan lahan-lahan warga yang sah yang kepada dianggap masuk dalam lahan perkebunan PT ABS. Usai melakukan dialog dengan pihak PT ABS warga terlihat puas karena semasa penginventarisiran perusahaan berjanji tak akan melakukan aktifitasnya disekitar wilayah batas.

Lemsriadi mengharapkan semasa peninventarisiran warga diminta memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan lahannya sesegara mungkin agar dapat diserahkan ke pihak perusahaan untuk ditindaklanjuti penanganannya.

Kepada DeTAK, Lemsriadi menegaskan atas nama Pemkab Kapuas akan segera melayangkan surat atau nota protes terhadap Pemkab Batola terkait pemberian arahan lokasi kepada PT ABS. “Sebenarnya antara Pemkab Kapuas dan Batola selama ini terjalin hubungan baik, apalagi saat melakukan pemetaan dan peninjauan pilar-pilar batas 2008 lalu. Bahkan, pada saat itu ada kelalaian dari pihak Batola terkait dengan pemasangan pilar mereka juga mengakui dan memindahkan kembali ketempat asal,”kata Lemsriadi.

Rencananya setelah penginventarisiran lahan Pemkab itu segera berkoordinasi dengan Pemkab Batola. "Harapan agar permasalahan seperti ini jangan sampai terulang lagi," tandas Lemsriadi. (DeTAK-noordin)

Lanting Pelabuhan Mulai Miring

DeTAK DAERAH I EDISI 140

RAWAN KECELAKAAN - Lanting pelabuhan lama di Pasar
Kasongan Jalan Tjilik Riwut yang kondisi mulai miring sangat
 rawan kecelakaan atau membahayakan jiwa penumpang. Foto: Aris

KASONGAN, DeTAK - Lanting Pelabuhan Lama yang terletak di Pasar Kasongan Jalan Tjilik Riwut Kabupaten Katingan, tampaknya tak begitu terpelihara. Padahal,lanting itu masih digunakan untuk menurunkan puluhan penumpang taksi kelotok yang hilir mudik, baik dari hulu maupun dari hilir.

Dari pantauan DeTAK, lanting tampak sudah mulai miring lantaran kayu bulat sebagai penyangganya sudah tergolong uzur, sehingga dikuatirkan akan berbahaya bagi para penumpang yang singgah atau yang akan menumpang kelotok.

“Saya berharap pemerintah daerah dapat menganggarkan untuk tahun depan demi kelancaran dan kenyamanan warga kita saat hilir mudik,” kata Nandar, seorang penumpang dari Desa Tumbang Bulan ketika ditemui di lanting tersebut.

Mengingat sekarang ini mendekati lebaran, maka ia memprediksi bakalan terjadi lonjakan penumpang, dimana lanting nantinya akan menampung beban berlebih, sehingga rawan kecelakaan apalagi lanting itu memang posisinya sudah miring.

"Sebenarnya masih ada pelabuhan alternatif yang lantingnya jauh lebih baik dari yang ada di pelabuhan lama. Tapi, nampaknya taksi kelotok lebih suka menurunkan penumpangnya di pelabuhan lama, sementara pelabuhan baru di Hurung Batuah saat ini agak jarang terpakai," ungkap Nandar.

Kalau pun terpakai, lanjutnya, hanya oleh orang yang memang rumahnya disekitar Pasar Hurung Batuah, atau para pencari ikan, penjual dan pembeli ikan.

Nandar, yang sejak 1990 turun naik di lanting itu berharap pelabuhan lama tetap bertahan meskipun sudah dibangun pelabuhanbaru. "Hingga sekarang rasanya masih dibutuhkan. Pelabuhan baru itu memang bagus, namun saya berharap jangan sampai pelabuhan lama hanya tinggal kenangan saja. Sebab, sedangkal atau sesurut apapun airnya tetap masih dapat digunakan untuk naik dan turunnya penumpang,” pungkas Nandar. (DeTAK-aris)

DPD Bantu Pengungsi Gunung Sinabung

DeTAK ANJANGSANA EDISI 140

KABANJAHE, DeTAK-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman menyerahkan bantuan “DPD Peduli” untuk pengungsi letusan Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang menyemburkan abu vulkanik hitam hari Senin (30/8) pagi.

Total bantuan “DPD Peduli” bernilai Rp50 juta diserahkan hari Senin (30/8) sore. Bantuan sangat dibutuhkan mengingat pengungsi yang berjumlah 30.052 orang. Sebagian di antaranya terserang penyakit infeksi pernapasan atas, diare, dan iritasi mata. Sebelumnya, Jumat (27/8) petang, gunung berapi berketinggian 2451 meter di atas permukaan laut itu memuntahkan lahar panas, serta mengeluarkan asap dan debu yang tebal.

Didampingi Kepala Biro RCTI Medan Chairman, Irman secara simbolik menyerahkan Rp 25 juta sumbangan anggota DPD, ditambah 1000 selimut, 1000 sarung, dan sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako). Bantuan diterima Bupati Karo Daulat Daniel Sinulingga di Posko Penanggulangan Bencana Gunung Sinabung, Pendopo Kantor Bupati Karo.

Selama di Kabupaten Karo, anggota DPD yang mendampingi Irman adalah Parlindungan Purba (anggota DPD dari Sumatera Utara), Djasarmen Purba (Kepulauan Riau), dan Abdul Aziz(Sumatera Selatan).

Bersamaan dengan bantuan “DPD Peduli” juga diserahkan bantuan “RCTI Peduli” sebagai wujud kepedulian PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) kepada masyarakat. RCTI Peduli adalah program sosial RCTI yang khusus menangani bantuan bencana alam.

Setelah menyerahkan bantuan, Ketua DPD meninjau salah satu lokasi pengungsian di Jambur Taras (rumah bersama), Berastagi. Di sana, Irman menyerahkan bantuan Rp 2,5 juta yang diterima Camat Berastagi Suwingli Sitepu.

Pengungsi letusan Gunung Sinabung tersebar di 17 lokasi. Data pengungsi per 29 Agustus 2010 pukul 22.00 WIB, jumlah pengungsi terbanyak di Los Singgamanik (4.000 pengungsi), Jambur Lige (2.500 pengungsi), disusul Jambur Adil Makmur (2.665 pengungsi), Jambur Teras Barastagi (2.191 pengungsi), dan Los Pekanbuah Tigabinanga (1.813 pengungsi). (DeTAK-rickover)

Saatnya Ibukota Negara Dipindahkan

DeTAK KOTA EDISI 140

BUKA PUASA BERSAMA-Anggota DPD RI asal Kalteng 

Hamdhani ketika berbincang dengan Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie saat berbuka

puasa bersama pimpinan dan anggota DPD di rumah 

dinas Ketua DPD Irman Gusman, Selasa (24/8), 

Jakarta. Foto: Istimewa

Ibukota negara menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri dan harga diri. Kondisi umum yang mencitrakan Jakarta sebagai ibukota negara adalah tata ruangnya yang semrawut, lalu lintasnya macet, sosial ekonominya timpang, tata guna lahannya tumpang tindih, udara dan airnya tercemar, dan sering dilanda banjir.

“Kondisi umum tersebut memunculkan kesimpulan bahwa saatnya Jakarta sebagai ibukota negara dipindahkan. Kemana? Lokasi yang tepat adalah Palangka Raya,” ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalimantan Tengah, Hamdhani di Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Kamis (26/8).

Persoalan tersebut diungkap Hamdhani ketika berbincang dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie saat berbuka puasa bersama pimpinan dan anggota DPD.

Acara yang juga dihadiri Presiden Susilo Bambang Yuhoyono dan isteri, Kristiani Herrawati atau Ani Susilo Bambang Yudhoyono, serta Wakil Presiden Boediono dan isteri, Herawati Boedino, di rumah dinas Ketua DPD Irman Gusman, Selasa (24/8), di Jl Denpasar Raya No 10, Jakarta.

Juga menghadiri acara, antara lain, dua Wakil Ketua DPD Laode Ida dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, serta menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Kepada Marzuki, Hamdhani mengatakan, Jakarta tidak layak lagi sebagai ibukota negara melalui pendekatan keruangan, ekologis, dan kewilayahan. Karenanya, perpindahan ibukota menjadi keharusan dan bukan lagi wacana. Beberapa alternatif lokasi ibukota negara yang muncul sejak tahun 1998, yaitu Yogyakarta, Magelang, Purwokerto, Malang, dan Palangka Raya.

Berdasarkan pemikiran, maka geografis ibukota negara yang ideal harus mempertimbangkan aspek spasial, ekologis, dan kewilayahan. Makanya, harus tersedia lahan yang sesuai, aman, nyaman, lingkungan yang sehat, terbebas dari bahaya dan bencana, aksesibilitas dan arus informasi yang memadai, ketersediaan lahan untuk perwakilan negara sahabat (kedutaan), ketersediaan air bersih, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, masyarakat sekitar kondusif, dan tidak menimbulkan ketimpangan antar wilayah.

“Beberapa alternatif lokasi tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahan. Jika alternatif pemindahan ibukota negara ke Palangka Raya, maka kelebihannya adalah lokasinya di pusat wilayah Nusantara. Lahannya masih luas, sehingga bisa menyusun tata ruang ibukota negara yang ideal,” kata Hamdhani. Karena ibukota adalah kota utama yang diasosiasikan dengan pemerintahan suatu negara, maka secara fisik ibukota tersebut berfungsi sebagai kantor pusat dan tempat pertemuan pimpinan pemerintahan yang diputuskan berdasarkan undang-undang. (DeTAK-rickover)

Dilema KTP Lewat Jalur Khusus

DeTAK UTAMA EDISI 140

Pantas saja Timerman mengeluh. Ia mesti bolak balik dari dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Rayahanya untuk menanyakan usai diprosesnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional miliknya.

Makanya, ketika ia mengetahui adanya kebijakan kepala dinas Dukcapil menerapkan atau membuka jalur khusus untuk pembuatan KTP kontan Timerman menolak.

Tapi, Timerman tidak sendiri masih ada Wandi, warga Jalan Bukit Kemunting dan warga lainnya mengalami nasib serupa. Umumnya warga diatas menolak diberlakukannya kebijakan itu. Apalagi kalau alasan yang diajukan hanya karena kepentingan mendesak atau urgen lantas KTP pun kelar.

"Kecelakaan itu sendiri kan bukan sesuatu yang kita rencanakan. Sedangkan bagi orang yang sudah lebih dulu mendaftarkan diri tetapi harus menunggu lama, kasihan kan? Terutama bagi orang-orang yang berasal dari daerah yang jauh dari perkotaan,” ujar Timerman. ”Harus sama-sama merasakan bagaimana rasanya menunggu. Semua orang harus melalui prosedur yang ada dan diperlakukan sama," timpal Wandi.

Oleh Kepala Dinas Dukcapil Sularto, jalur khusus ini disebut dengan subsidi waktu, yaitu semacam pemberian waktu relatif singkat bagi masyarakat yang memerlukan administrasi kependudukan segera. Bisa dengan cara turun langsung ke lapangan seperti yang dilakukan di Kecamatan Rakumpit. Bisa juga dengan langsung diberikan kepada warga yang berurusan di Disdukcapil.

Kalau di Rakumpit alasannya karena jauhnya lokasi dari Kota Palangka Raya, sedangkan yang kedua karena alasan mendesak atau urgen. Urgen karena kepentingan mendesak yang tak dapat ditunda, dimana KTP atau KK harus segera dimiliki, seperti untuk keperluan pendidikan, operasi karena penyakit atau yang bersangkutan mau menikah.

"Ini kan mendesak. Kalau tidak segera diberikan bisa batal. Makanya, orangnya saya panggil dan meminta penjelasan alasan keperluan mendesak itu. Kalau menurut pertimbangan benar dan masuk akal, maka rekomendasi subsidi waktu kita berikan dengan membuat surat pernyataan lebih dulu," ungkap Sularto.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya (UNPAR) Yusuf Roni tak mau kompromi dengan kebijakan itu. Baginya, kebijakan itu tidak populis. Kebijakan yang sangat lambat sekali, tidak cepat tanggap, tidak terprogram, dan tidak mempunyai target. Apalagi sangat kontras dengan jumlah daftar tunggu yang mencapai 2 ribuan orang.

"Subsidi waktu karena mendesak, bukan alasan membuat keputusan seperti itu. Bagaimanapun caranya pembuatan KTP itu, siapa pun dia, latar belakang apapun, mendesak atau tidak mendesak, ketika orang mengurus KTP secara otomatis itu sangat merasa perlu. Mungkin untuk kepentingan keluarga, pekerjaan, ini-itu. Jika di tunda-tunda terus, maka akan ada banyak pemuda, mahasiswa, masyarakat yang terlunta-lunta hanya karena menunggu,” ujar Roni.

Lantas bagaimana tanggapan Walikota Palangka Raya HM Riban Satia terhadap kebijakan itu. Yang pasti, sebut Riban, Pemerintah Kota (Pemko) tidak pernah mengeluarkan perintah tentang jalur khusus itu. Kebijakan itu pun, kata Riban, tidak ada dalam undang-undang. "Itu hanya kebijakan kepala dinas," tambahnya.

Hanya saja, jalur khusus itu perlu dilihat sisi positifnya, karena maksud dan tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan KTP, KK secara mendesak dan tidak bisa dikompromi. "Ini menyangkut keselamatan seseorang. Kalau ada anggota masyarakat yang akan menjalani operasi, tapi tidak memiliki KTP, maka akibatnya tidak bisa dioperasi. Ini kan merugikan orang?" jelas Riban.

Sepanjang kebijakan itu tidak mengganggu pelayanan umum, tidak melanggar aturan, sebenarnya tidak masalah. "Kadis memiliki kewenangan dan kebijakan untuk hal tersebut," tanggap Riban.

Kurang lebih sama dengan komentar Kepala Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya Alman P Pakpahan. Secara hukum, katanya, kebijakan walikota sudah didelegasikan ke Disdukcapil. Sedangkan, petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) merupakan kebijakan standar di dinas bersangkutan. "Jadi, bukan lagi kebijakan Pemko secara keseluruhan. Itu kebijakan dari instansi teknis," jelas Alman.

Namun Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya HM Sriosako menegaskan akan memanggil kepala dinas Dukcapil untuk dimintai keterangan. "Kalau memang untuk membuat KTP itu dibutuhkan proses waktu selama satu bulan. Jangan ada diskriminasi dengan istilah subsidi waktu. Masyarakat pun perlu mengetahui secara rinci, mulai dari proses pembuatan, besaran biaya yang dikeluarkan, hingga jangka waktu secara transparan," kata Sriosako. (DeTAK-rickover/indra/yusy)

Berita Selengkapnya Baca Tabloid DeTAK edisi 140 

Ramadhan yang Luar Biasa

DeTAK HATI EDISI 140
OLEH : SYAIFUDIN HM

Dengan hati yang tulus dan ikhlas diucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1431 H Mohon Maaf Lahir dan Bathin. Setelah selama satu bulan penuh melaksanakan Ibadah Puasa disertai berbagai ibadah sunat lainnya, tentu jiwa kita kembali bersih dan suci setelah dilengkapi dengan mengeluarkan Zakat Fitrah sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri. Bulan Ramadhan yang penuh ampunan dan penuh berkah ini tentu sangat berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Berbagai kegiatan di dalam masyarakat tentu lebih banyak juga dibanding bulan-bulan lainnya pula. Bulan yang penuh berkah ini, ternyata tidak hanya memberikan berkah kepada Umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi secara nyata juga memberikan berkah kepada umat-umat selain muslim. Salah satu contoh kongkrit, keberadaan Pasar Wadai Ramadhan yang setiap tahun pasti hadir, tidak hanya melayani Umat Islam yang melaksanakan Ibadah Puasa, tetapi juga memberikan kesempatan kepada umat-umat lain non muslim untuk menikmati berbagai jenis kue dan masakan serta minuman di pasar tersebut. Contoh ini, menggambarkan betapa ramadhan itu sebenarnya sungguh luar biasa, bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi untuk umat manusia secara keseluruhan yang ada di muka bumi ini. Contoh lain, dalam kegiatan berbuka puasa bersama yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, swasta dan lain sebagainya, ternyata juga banyak diikuti oleh umat-umat non muslim yang menyatu dengan penuh keakraban, artinya bulan Ramadhan itu juga meningkatkan tali silaturrahmi, selain sesama umat muslim itu sendiri juga dengan umat-umat lain non muslim. Bagi umat Islam sendiri, bulan Ramadhan juga sebagai tempat untuk menempa diri dalam rangka melatih kesabaran, untuk meningkatkan amal ibadah baik wajib maupun sunat, kemudian Ramadhan juga disebut bulan untuk si kaya berbagi rasa dengan si miskin yakni dengan mengeluarkan zakat harta, meningkatkan sedekah serta meningkatkan rasa saling tolong menolong antara yang kuat dengan yang lemah. Jika kita uraikan satu persatu sungguh sangat banyak berkah Ramadhan dan tidak akan terhitung jumlahnya. Dari sisi kesehatan, ternyata puasa Ramadhan sangat berperan penting dalam membersihkan berbagai sisa-sisa makanan di dalam tubuh kita dan selama satu bulan mengistirahatkan pencernaan kita pada siang hari, ternyata sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Dari berbagai amal ibadah bagi umat Islam sendiri, bulan ramadhan sungguh tiada duanya. Pahala ibadah dilipatgandakan Allah SWT dan pintu taubat dibukakan selebar-lebarnya. Pada saat Hari Raya Idul Fitri, ditandai dengan saling maaf memaafkan sesama umat manusia. Ada orang yang selama ini sudah berbulan-bulan tidak tegur sapa karena persoalan yang sepele, pada hari raya Idul Fitri lah saatnya untuk saling memaafkan. Dari berbagai contoh kongkrit berkah dan manfaat bulan Ramadhan itu maka tidak ada kata lain yang cocok untuk menyebut bulan ramadhan itu yakni hanya kalimat Ramadhan yang Luar Biasa. Hati ini merasa bahagia dan gembira, Allah SWT telah memberikan kesempatan kepada kita bertemu Ramadhan tahun 1431 H dengan harapan semoga semua Amal Ibadah kita diterimaNya dan segala dosa-dosa kita diampunkanNya. Selanjutnya, semoga juga kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu Ramadhan yang luar biasa pada tahun 1432 H atau tahun 2011 nanti. Amin ya rabbal alamin.

DeTAK COVER EDISI 140

Butuh Usaha Alternatif

Usaha masyarakat di sekitar jembatan Kalahien yakni Fery penyeberangan tradisional yang mempekerjakan ratusan tenaga kerja, umurnya tidak panjang lagi atau usaha tersebut ‘bakal mati’ mengingat jembatan yang terbentang menyeberangi sungai Barito tersebut dalam waktu dekat segera rampung pembangunannya dan difungsikan. Nah, adakah solusi yang bakal diberikan oleh Pemerintah daerah setempat yakni Pemkab Barito Selatan untuk mengganti usaha masyarakat yang ‘bakal mati’ tersebut. Mungkinkah Pemkab Barsel mengganti usaha mereka dengan angkutan darat dengan cara memberikan pinjaman kredit untuk penyediaan armadanya, ataukah ada solusi lain sehingga ratusan masyarakat itu tidak menambah angka pengangguran di daerah setempat.