DeTAK BUDAYA

Agenda Budaya dan Pariwisata di Bumi Tambun Bungai (Bagian 1)

Keunikan adat istiadat serta eksotisme pesona alam baik flora dan fauna merupakan keunggulan Provinsi Kalimantan Tengah di bidang pariwisata.

Guna mempromosikan potensi tersebut ke khalayak ramai, pemerintah masing-masing daerah memiliki berbagai agenda budaya dan pariwisata setiap tahunnya.
Apa saja agenda-agenda tersebut, berikut kilasannya.

Festival Budaya Isen Mulang
Festival budaya yang sering disingkat FBIM ini digelar setiap tahunnya guna menyemarakkan HUT Provinsi Kalimantan Tengah. Biasanya, ajang multi even budaya ini dilangsungkan antara tanggal 19-24 Mei. Kegiatan yang dilaksanakan bertempat di ibukota Palangka Raya ini diikuti oleh seluruh kontingen dari Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
Adapun cabang-cabang olahraga dan budaya tradisional yang diperlombakan antara lain karnaval budaya, tari pesisir dan garapan, Pemilihan Duta Wisata, lomba masakan tradisional, malamang, mangenta, mangaruhi, manetek (memotong) dan manyila (membelah) kayu, balogo, sepak sawut (sepak bola api), besei kambe (mendayung berlawanan arah), manyipet (menyumpit), dayung tradisional, jukung (perahu) hias dan lain-lain.
Selain itu, ajang ini juga sering digelar bersamaan dengan ajang pameran pembangunanm industri dan perdagangan bertajuk Kalteng Expo yang diikuti oleh seluruh stand dari kabupaten se-Kalimantan Tengah serta provinsi lain di Indonesia.
Selain untuk tingkat Provinsi, di tingkat Kabupaten dan Kota ajang ini juga digelar rutin setiap tahunnya. Kota Palangka Raya merupakan salah satu yang menggelar even ini sebagai wadah seleksi bagi atlet-atlet tradisional yang akan disiapkan ke ajang FBIM tingkat provinsi.

Festival Budaya Buntok
Buntok merupakan ibukota dari Barito Selatan, salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Pada setiap tahunnya, pemerintah setempat juga memiliki even festival budaya semacam FBIM.
Kegiatan ini dinamakan Festival Budaya Buntok dan biasa digelar setiap tanggal 15-20 September.

Festival Seni dan Budaya Tamiyang Layang
Kegiatan festival budaya juga telah menjadi agenda rutin tahunan di Tamiyang Layang. Even bertajuk Festival Seni dan Budaya Tamiyang Layang ini biasa digelar pada awal April setiap tahunnya.
Ajang pesta budaya rakyat ini berisi ajang lomba budaya dan aneka permainan tradisional khas Kalimantan Tengah, khususnya yang berasal dan hidup daerah Kabupaten Barito Timur.

Festival Seni dan Budaya Habaring Hurung
Selain di Barito Timur dan Selatan, ajang semacam FBIM juga digelar setiap tahun di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan festival budaya ini dinamai Festival Seni dan Budaya Habaring Hurung dan digelar dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Kotawaringin.
Ajang pesta budaya biasa digelar di Kota Sampit, pada tanggal 1-7 Januari setiap tahunnya. (bersambung)

DeTAK ANJANGSANA

Masih Ditemukan Makanan Kedaluwarsa

KUALA KAPUAS, DeTAK

Menjelang bulan puasa sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat (Sembako) di pasar Kuala Kapuas mengalami kenaikan. Inilah fakta yang terjadi ketika memasuki hari-hari besar keagamaan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Kapuas membenarkannya. Pantauan rutin yang dilakukan per 21 Juni 2010 lalu,harga Sembako yang mengalami kenaikan diantaranya, bawang putih dari Rp 20.000 naik menjadi Rp 30.000 per kilogram. Ayam kampung dari Rp 40.000 naik menjadi Rp 44.000 per kilogram.

Namun beras, minyak goreng, tepung terigu dari periode lalu sampai dengan sekarang relatif stabil. Berbeda dengan gula pasir. Komoditi yang satu ini, dipastikan tak akan kosong karena setiap minggu stoknya tersedia. “Memang terjadi kenaikan harga,tapi stok cukup dan tersedia hingga dua bulan ke depan,” kata Kepala Dinas Perindagkop Agung Lintar Alfian melalui Kepala Seksi Bina Pasar dan Distribusi Ferdinan Janarko, Jumat pekan lalu.

Dikatakan, sejak 5 Juli pihaknya telah memantau kondisi barang-barang kebutuhan. Termasuk melakukan razia pasar. Dalam razia tersebut ditemukan barang berupa makanan kadaluwarsa yang masih dijual pedagang. Minuman anak-anak zas-zus, waper tenggo ceremix (8 buah), mie gelas, energen sereal (10 buah), kopi kapal api mocca (14 buah), dan minuman segar sari (21 buah).

Saat di cek berbagai jenis barang-barang tersebut dinyatakan habis masa edarnya, sehingga dianggap kadaluwarsa. Barang tersebut kemudian disita dari toko-toko yang menjual.

”Para pedagang kami himbau agar selalu meneliti barang-barang jualan mereka. Apalagi telah dinyatakan kadaluwarsa agar tidak dijual. Hal itu akan merugikan pihak pembeli,” jelas Ferdinan.

Ferdinan memastikan, pihaknya akan kembali turun ke pasar untuk mengecek perkembangan harga-harga sembako guna mengetahui adanya kenaikan atau kondisinya tetap seperti semula.

"Sekalian mengecek kondisi Bahan Bakar Minyak (BBM) selain harga sembako,” terang Ferdinan.(DeTAK-nordin)

DeTAK LIPSUS

2012 Barito Utara Miliki Bandara Nasional

Tekad Bupati Barito Utara Ir.H. Achmad Yuliansyah, MM untuk membangun bandar udara (Bandara) di daerahnya yang berstatus nasional terus membara.

Meskipun tidak mendapat dukungan dana dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pembangunan bandara baru di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Tengah tersebut terus berlanjut. Malah Bupati H Achmad Yuliansyah menargetkan tahun 2012 bandara dengan panjang landasan 2.100 meter ini sudah bisa digunakan. “Target kita penyelesaiannya diakhir tahun 2012. Kini sudah tahun kedua pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor dan konsultan dari Jakarta ,” ujar Yuliansyah kepada sejumlah wartawan pada jumpa pers dalam rangka menjelang peringatan HUT ke-60 Barito Utara. Seremoni HUT Barito Utara tahun 2010 ini dilaksanakan tanggal 2 Agustus, sedangkan tanggal HUT yang tepat itu tanggal 29 Juni.

Di tahun 2009, sudah dilakukan pembersihan lahan (land cliring), striping, galian, uruk dan pemadatan. Dana itu dibantu oleh pemerintah pusat dengan mengucurkan dana sebesar Rp49 miliar.

Sedangkan dana dari APBD kabupaten Barito Utara membantu shering sejak tahun 2006, dengan pekerjaan melakukan studi kelayakan, pekerjaan master plan, hingga melakukan pembebasan lahan seluas 180 hektar milik warga masyarakat.

Sedang untuk tahun ini, pemerintah pusat kembali mengucurkan dana sebesar Rp 50 miliar untuk tahap pekerjaan perkerasan dan ganti rugi pembebasan lahan untuk membuka jalan menuju jalan negara. “Semua dana yang ada dikucurka dari dana pusat dan dana shering pemerintah Kabupaten. Target saya tetap di tahun 2012 semua sudah selesai dan bandara bisa digunakan secara menyeluruh,” tegasnya lagi.

Bandara baru ini dibangun sebagai ganti Bandara Beringin yang sudah tidak layak dikembangkan. Selain digunakan sebagai penerbangan sipil, bandara ini rencananya juga digunakan sebagai pangkalan pertahanan udara TNI AU.

Pemerintah kabupaten Barito Utara sangat serius membangun bandara ini, agar Kabupaten di wilayah DAS Barito tidak lagi terisolir. Selama ini warga dan pendatang hanya menggunakan transporasi darat yang jarak tempuhnya memakan waktu lama hingga delapan sampai sembilan jam. Apalagi kondisi jalan Negara di wilayah Barito masih belum bisa dikatakan layak. Lokasi bandara baru ini, letaknya berada di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Tengah. (DeTAK – syaifudin HM)

(Edisi 135) DeTAK Tambun Bungai

Hampir Dua Jam Teras Bertemu Soros




PALANGKA RAYA, DeTAK

Kedatangan George Soros ke Palangka Raya merupakan sinyal bahwa Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi perhatian dunia, terutama dalam soal hutan dan lahan gambut. Pengusaha kondang asal Negeri Paman Sam (Amerika Serikat) ini mengaku, banyak mengetahui informasi tentang Kalteng melalui media cetak maupun eletronik.


"Ini yang membuatnya ingin membuktikan sendiri ke lapangan," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Kalteng Kardinal Tarung, Sabtu pekan lalu. Ketertarikan Soros, terang Kardinal, salah satunya karena pemerintah provinsi dinilainya konsisten menjaga kelestarian hutan.

Gubernur Agustin Teras Narang terlibat pembicaraan serius di ruangan VIP Bandara Tjilik Riwut kala menyambut kedatangan Penasehat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu. Hampir dua jam kedua pemimpin bertemu. Kepada wartawan, Teras mengatakan, dirinya mengisahkan secara rinci awal mula proyek eks Proyek Lahan Gambut (PLG) satu juta hektar hingga dilakukannya rehabilitasi agar kembali bisa dipulihkan.

"Saya juga menjelaskan komitmen pemerintah Kalteng perihal kebijakan perihal green goverment policy (GPP). Dimana, setiap kebijakan pembangunanan selalu memperhatikan aspek lingkungan. Ini menjadi poin yang membuat PBB mengirim utusannya ke sini," katanya usai bertemu Soros. Teras secara lugas mengatakan, Kalteng tak sanggup menjalankan kebijakan itu, tanpa dukungan masyarakat internasional.

"Kalteng terus terang saja, tak sanggup. Kedatangan Soros menjadi harapan bagi kita agar mendapat dukungan," sebutnya. Diakuinya, selama ini rehabilitasi dilakukan pemerintah pusat, namun berjalan lambat. Teras juga mengatakan, lahan gambut Kalteng berkurang dari 3,4 juta hektare, sejak adanya eks PLG. Soros sendiri mengatakan ingin melihat langsung kelestarian dan keberadaan rawa gambut.

"Dari perjalanan wisata hutan tropis ini, saya akan mendapatkan secara langsung informasi di lapangan," katanya kepada wartawan. Tercatat, kawasan yang menjadi sasaran kunjungan pialang global ini adalah Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau Palangka Raya.

Dia didampingi tim peneliti lahan gambut dari Universitas Palangka Raya (UNPAR) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM )Wetland Indonesia Regional Kalimantan. Alue Dohong yang mendampingi Soros, mengatakan, Soros sempat kaget melihat hutan rawa gambut yang rusak akibat ulah penebang liar dan kebakaran hutan. Hasil pantauan, kata Alue Dohong, akan dibawa ke PBB. Termasuk, mencari finansial asisten atau bantuan untuk Indonesia dalam melindungi lahan gambut tersebut.

Sebagai diketahui, Indonesia memiliki cadangan karbon gambut nasional sebanyak 34 gigaton. Terbanyak di Provinsi Riau dan Pulau Kalimantan. Data yang dimiliki Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) 2009 menyebutkan, di Kalimantan terdapat 10.183 gigaton cadangan karbon nasional yang terserap di dalam hutan gambutnya. Di seluruh pulau terbesar ketiga di dunia itu, terdapat 5.769.246 hektar hutan gambut. Terluas di Provinsi Kalteng, yaitu 3.010.640 hektar.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) 2003, luas Provinsi Kalteng 15.355.361,82 hektar. Sedangkan tutupan hutannya mencapai 10.294.853,52 hektar. Artinya, hutan Kalteng mencapai 67,04 persen dari luas provinsi.

Dari luasan tersebut, 1.848.485,60 hektar diantaranya adalah kawasan hutan konservasi. Untuk kawasan konservasinya sendiri, Kalteng memiliki delapan titik konservasi, tiga diantaranya berstatus Taman Nasional.

Delapan titik konservasi yang dimaksud adalah satu kawasan Taman Wisata Alam (TWA), yaitu TWA Tanjung Kaluang, satu Suaka Margasatwa (SM) yaitu SM Lamandau, tiga kawasan cagar Alam (CA) yaitu CA Sapat Hawung, CA Pararawen I & II, CA Bukit Tangkiling dan tiga yang berstatus Taman Nasional (TN) yaitu TN Bukit Baka-Bukit Raya, TN Tanjung Puting, dan TN Sebangau.

Gambut berperan penting dalam penyerapan karbon. Khusus gambut di Kalteng, sepertiganya berkedalaman lebih dari 3 meter dan berstatus harus dilindungi. (DeTAK-yusy)

(Edisi 135) DeTAK UTAMA

ANTISIPASI SERBUAN GEPENG

BUKAN fenomena baru, jika majunya sebuah kota akan berdampak pada mencuatnya berbagai masalah sosial. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis (Gepeng), serta anak jalanan. Di Kota Palangka Raya pun demikian. Bahkan, mendekati momen-momen tertentu, kehadiran Gepeng) dan anak jalanan meningkat sangat drastis.

Di Palangka Raya, sejumlah kawasan padat penduduk dijadikan sebagai lokasi ‘menetap’ para Gepeng tersebut. Sisanya,bertebaran di traffic light, komplek-komplek perumahan KPR dan di emperan pertokoan.
Tak jarang ulah para Gepeng itu, membuat pengunjung dan pemilik usaha menjadi dongkol. Tarsih misalnya, salah seorang pemilik cafe tenda Bakso Semarang di Jalan Yos Sudarso mengaku, sangat dibikin pusing dengan tingkah laku pengemis yang mengais rezeki di kawasan wisata kuliner itu.
“Ulah mereka sangat mengganggu. Main serobot begitu saja, tidak peduli ada orang yang lagi makan. Lagian, ketika meminta uang terkadang mereka memaksa,” aku wanita berjilbab ini.
Begitu juga dengan Yuni. Ia mengaku, sangat terganggu dengan kehadiran pengemis. “Ulah mereka yang sering berlebihan dan tak jarang terkesan memaksa jika tidak diberikan uang. Tapi, jika diberikan uang malah yang datang lebih banyak,” ucapnya.
Ia menilai, Gepeng saat ini di Palangka Raya mulai marak apalagi menjelang momen-momen tertentu. Pemerintah, katanya, harus segera mencari solusi mengatasinya. “Jangan menunggu semakin banyak. Akan lebih mudah memberantas yang sedikit ketimbang nantinya sudah banyak,” saran Yuni.
Seorang pelaku usaha lainnya, Iskandar menganjurkan, pembinaan lebih sering lagi dilakukan terhadap mereka oleh instansi terkait. Selama ini, katanya, yang kerap dilakukan sebatas dirazia, kemudian dilepas lagi.
Dinas Sosial pun, tandasnya, harus memiliki program pembinaan khusus. Tidak sekadar menampung lalu memulangkan. “Ini terkesan usai dirazia Satpol PP, ‘disetor’ langsung ke Dinas Sosial,” kata Iskandar.
Sementara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya sendiri dalam melakukan penertiban masih terbentur pada lemahnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan.
Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Palangka Raya Hidayat Udiansyah mengatakan, Perda, yang mengatur keberadaan Gepeng seharusnya bisa menjadi pegangan aparat. Namun, dalam prakteknya Perda tersebut tidak tegas mengatur penindakan. “Dalam Perda hanya disebutkan ditertibkan. Ini yang membuat penertiban Gepeng berjalan tidak maksimal. Kalau terjaring sebatas kita serahkan ke Dinas Sosial,” katanya.
Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya Sanijan berpendapat, solusi yang bisa ditempuh adalah dengan memperketat bidang kependudukan. “Setiap orang yang masuk ke wilayah Kota Palangka Raya harus diketahui identitasnya. Ini yang pertama kali kita perketat, setelah itu baru lah masalah pengemisnya kita atur, sehingga semuanya berjalan dengan sistimatis,” kata Sanijan.
Ketua Protect Our Borneo (POB) Central Kalimantan Eman Supriyadi mengusulkan membentuk “Kelompok Masyarakat Peduli Gepeng” di tiap kecamatan. Dalam hal ini, dinas terkait bisa bekerja sama dengan karang taruna atau organisasi kemasyarakatan yang lain, atau dibentuk sesuai kesepakatan bersama.
Bila perlu usulkan Rancangan Perda untuk membentuk kelompok seperti itu. Kelompok masyarakat tersebut nantinya akan mendata para Gepeng yang ada di wilayah masing-masing dan melaporkan kepada Dinas Sosial. Terkait identifikasi, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Erni Suciati mengatakan, setiap kali melakukan razia bersama Satpol PP pengemis yang terjaring tidak sedikit orangnya yang itu-itu juga.
Ini diketahuinya berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap pengemis bersangkutan saat razia. “Baru-baru ini Gepeng yang terjaring kebanyakan dari Pulau Jawa. Ini terlihat dari kartu tanda penduduk (KTP) yang mereka miliki. Mereka itu berjumlah 10 orang. Dua dari mereka, dulunya sudah pernah terjaring razia. Dari identifikasi yang kita lakukan, mereka mengaku datang ke Palangka Raya khusus untuk menggepeng. Tinggal dengan menyewa disuatu tempat, seperti losmen-losmen.
Kehadiran mereka memang sepertinya terorganisir,” ungkap Erni diruang kerjanya.
Kalau di Jakarta, ada Perda yang mengatur pemberian ancaman pidana Peraturan bagi masyarakat yang memberi sedekah kepada bagi pengemis dan membeli dari pedagang asongan.
Artikel yang dikutip dari berbagai sumber ditampilkan juga dalam segmen ini. Artikel ini dimaksudkan sebagai masukan dan bahan perbandingan bagi pengambil kebijakan guna mengatasi Gepeng. (DeTAK-rickover/indra/yusy)