BPP-KB tak Punya Kantor Permanen

DeTAK KOTA EDISI 144

Trisna Handayani, SH

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP-KB) Kota Palangka Raya mesti pandai-pandai mengencangkan ikan pinggang. Pasalnya, dalam kebijakan umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA/PPAS) APBD 2011, BPP-KB termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang anggarannya terpangkas.

"BPP-KB hanya mendapat plafon anggaran sementara sebesar Rp1.048.349.000. Ini mengalami penurunan Rp300 juta dibanding tahun lalu, yakni Rp1,3 miliar," ungkap Kepala BPP-KB Trisna Handayani, Rabu pekan lalu.

Tak ayal, pemangkasan sementara membuat BPP-KB ketar ketir. Sejumlah program pun terancam tidak dilaksanakan. Termasuk, program rutin sekalipun. "Di tahun ini saja banyak program yang tidak dapat dilaksanakan, karena kekurangan dana. Kalau tahun depan dipotong lagi, bagaimana jadinya," sebut Trisna saat ekspose kegiatan di ruang kerjanya.

Paling tidak, sebutnya, kegiatan rutin seperti Hari Ibu, Hari Kartini, Hari Anak, Profil Gender, Pelayanan Keluarga Berencana (KB) untuk keluarga miskin, KB Kesehatan Bhayangkara, dan KB Kesehatan Pemberdayaan, Kesejahteraan Keluarga (PKK), tidak bisa dilaksanakan.

Sekedar gambaran, terangnya, tingkat partisipasi kaum pria untuk menjalan KB atau medis operasi pria (MOP) masih minim. "Baru 35 orang yang tercatat menjadi aseptor baru dari target 69 orang," sebut Trisna.

Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat peserta KB baru per kecamatan pada Agustus 2010 berdasarkan penggunaan alat kontrasepsi IUD sebanyak 45, MOP 4, MOW 28 dan Implan 64 di Kecamatan Pahandut. Di Kecamatan Jekan Raya 37 IUD, 4 MOP, dan 25 Implan. Kecamatan Sabangau 3 IUD, MOW 3 dan Implan 28. Kecamatan Bukit Batu 3 IUD, 1 MOW dan 13 Implan. Kecamatan Rakumpit 1 IUD dan 7 Implan. Total penggunaan alat kontrasepsi di Kota Palangka Raya mencapai 89 IUD, 9 MOP, 57 MOW dan 176 Implan.

Pemangkasan tak berhenti pada plafon penggunaan anggaran sementara saja, tapi juga berlanjut pada Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L). "Dana program ini dipangkas sekitar Rp12,2 juta atau 30 persen," beber Trisna.

Hingga saat ini, lanjut Trisna, instansi yang dipimpinnya belum memiliki kantor permanen. "Kemarin saja kita dipindahkan dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Sekarang kabarnya kami akan dipindahkan ke Jalan Yos Sudarso," katanya.

Ketiadaan kantor permanen, sambung Trisna, sedikit banyaknya mempengaruhi kelancaran kinerja secara maksimal. Tak heran, jika pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) hingga Juni 2010 masih tergolong rendah. Menurut Trisna, belanja langsung dari dana alokasi khusus (DAK) baru bisa dituntaskan pada Oktober mendatang.

Belanja tersebut seperti pengadaan mobil pelayanan KB, notebook untuk 23 penyuluh KB, dan pengadaan alat permainan anak-anak untuk 44 bina keluarga berencana (BKB).

"Kita akan tetap berupaya melaksanakan kegiatan yang ada ditengah keterbatasan anggaran. Tapi, kalau memang tidak bisa, tentu tidak bisa dipaksakan," tandas Trisna. (DeTAK-rickover)