DeTAK KOTA - EDISI 174
Antrean kenderaan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) semakin menjadi-jadi. Antrian tidak saja mengular, tapi sudah menyangkut soal isi perut. Berjam-jam mengantri, membuat mata pencaharian utama menjadi terbengkalai.
 |
| H Maryono |
Wakil Walikota Palangka Raya H Maryono sendiri tak habis pikir dengan kondisi demikian. Soalnya, pihak PT Pertamina mengatakan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar mencukupi.
Bahkan ada penambahan sekian persen, tapi antrean masih langgeng. "Yang paling tahu masalah ini adalah Hiswana Migas. Titik simpulnya dimana? Apakah stoknya yang kurang atau tidak? Ini yang perlu kita ketahui," tanya Maryono.
Masyarakat, katanya, perlu tahu kondisi sebenarnya karena nampaknya antrean di enam SPBU di Kota Palangka Raya sudah taraf meresahkan.
Walikota sendiri, sebutnya, telah meminta kepada pihak PT Pertamina penambahan kuota BBM jenis solar, tapi belum mendapat tanggapan. Solusi lain adanya pemisahan antara BBM subsidi dan non subsidi di SPBU harus jelas.
"Jangan sampai nanti ada pencampuran atau ada oknum-oknum yang mengalihkan BBM subsidi ke industri. Jadi, hal ini mohon perhatian dari Hiswana Migas," jelas Maryono.
Pengalihan BBM subsidi, lanjut Maryono, apapun alasannya tetap merupakan pelanggaran lantaran margin (keuntungan) hasil dari pengalihan itu merugikan masyarakat.
Malah figur kedua di Pemko merasa heran, seakan-akan kalangan industri begitu haus dengan solar. "Inikan menimbulkan pertanyaan, apakah persediaan untuk industri memang selama ini stoknya tidak cukup sehingga BBM subsidi jadi sasaran," tanya Maryono.
Yang mesti juga dipikirkan, sambungnya, adalah kerugian berkelanjutan yang diderita masyarakat yang mengantri berjam-jam lamanya.
"Bayangkan masyarakat mengantri hingga tengah hari. Kapan mereka bekerja mencari nafkah? Waktunya habis hanya untuk mengantri saja," kata Maryono prihatin. Kemudian soal dugaan adanya kebocoran di tingkat SPBU, Maryono mengakui cukup sulit melacaknya. Penanganannya, sebut Maryono, ibarat mengurai lingkaran setan.
"Dari sebelah mana dan simpul yang mana harus dimulai? Itu kadang-kadang sulit dilakukan," ungkapnya.
Sama halnya dugaan oknum aparat atau PNS yang bermain, Maryono menghimbau masyarakat melaporkan langsung kepada atasannya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya Yansen Binti sependapat dengan Maryono. Yansen mengatakan, akibat kelangkaan solar sangat berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia mengusulkan dibentuknya tim kecil yang terdiri dari Pemko, DPR, kepolisian dan Satpol PP. Sementara, dari kepolisian sendiri hendaknya lebih mengintensifkan lagi operasi intelijen di setiap SPBU guna menangkal aksi pelangsir.
Terpisah, Kapolres Palangka Raya AKBP Andreas Wayan Wicaksono mengatakan, perlunya tim terpadu bertemu dalam satu rapat guna membahas detil persoalan BBM ini.
"Selama inikan masing-masing pihak mengeluarkan statemen soal BBM. Kalau ada pertemuan kita akan rumus bareng-bareng sehingga hanya satu simpul cara mengatasi masalah," kata Andreas Wayan usai menghadiri pelepasan Kafilah Kota Palangka Raya untuk mengikuti STQ XVIII tingkat Provinsi Kalteng di Kasongan, Kabupaten Katingan, Kamis.
Untuk sementara pihaknya, kata Kapolres, berupaya menertibkan antrian dan para pelangsir sebab dua hal ini yang cukup merepotkan. Buktinya, keributan kecil di salah satu SPBU Kalampangan yang dipicu akibat mengantri terlalu lama, tapi tak jua mendapat BBM.
"Ini kan akibat dari antrian. Tapi, saya menghimbau agar masyarakat menahan diri dan bersabar dalam mengantri BBM," kata Andreas. (DeTAK-rickover)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar