Oleh : Syarifudin HM
Karena masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan berbagai program untuk penanggulangan kemiskinan. Tentu kita masih ingat beberapa tahun lalu dengan program Raskin yakni jatah beras untuk masyarakat miskin. Lalu kemudian, muncul lagi program untuk penanggulangan kesehatan masyarakat miskin sehingga masyarakat kita yang dianggap miskin itu memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis apabila berobat ke rumah sakit dan puskesmas. Untuk program nasionalnya disebut jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Nah, program ini ditunjang oleh anggaran dari daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota yang disebut jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda. Hati ini merasa sedih setelah mendengar kabar bahwa yang memanfaatkan program Jamkesda itu kebanyakan bukan orang miskin, tetapi diduga justru orang-orang yang berada atau orang kaya yang menikmatinya. Hal tersebut diungkap oleh pihak Rumas Sakit Dr Doris Sylvanus Palangka Raya, baru-baru ini. Mulai ramainya pemberitaan media massa mengenai Jamkesda tersebut tentu harus segera ditanggapi secara serius oleh pihak pemerintah daerah, jangan dibiarkan berlarut-larut persoalannya. Karena apabila ternyata memang benar bahwa yang menikmati program Jamkesda tersebut adalah orang-orang kaya maka masyarakat miskin hanya menjadi korban sebagai ‘kambing hitam’. Hal ini sungguh sangat keterlaluan, sudah miskin menjadi korban ‘kambing hitam’ lagi, karena nama programnya saja sudah atas nama masyarakat miskin, tetapi yang menikmati bukan masyarakat miskin. Nah, yang menjadi pertanyaan kita bagaimana hal ini bisa terjadi demikian? Jika menelusurinya secara detail maka kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa muaranya pada tingkat pemerintahan paling bawah yakni RT dan RW karena yang mengeluarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) itu adalah wewenang pihak RT dan RW. Karena itu, kita meminta pihak pengurus RT ataupun RW agar ke depannya lebih teliti dalam mengeluarkan SKTM, karena bagaimanapun juga RT dan RW itu jelas mengetahui kondisi kehidupan masyarakat di lingkungannya. Meski demikian, kita tidak bisa serta merta menyalahkan pihak RT atau RW, yang patut kita salahkan itu adalah orang-orang kaya yang mengaku miskin tersebut, karena dengan niatnya memanfaatkan fasilitas orang-orang miskin untuk kepentingan dirinya dan keluarganya itu, mereka benar-benar tidak punya hati nurani dan itu sungguh sangat keterlaluan. Mudah-mudahan saja, Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan keinginan orang-orang kaya yang mengaku miskin tersebut agar benar-benar menjadi miskin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar