DeTAK POLITIK EDISI 177
Akar masalah antrian yang berkepanjangan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palangka Raya akhirnya terkuak.
 |
| FOTO : INDRA MARBUN |
Dari hasil hearing antara DPRD Kota Palangka Raya,Hiswana Migas, danPemerintah Kota (Pemko) diketahui bahwa kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sering terjadi pengurangan.
Padahal, sebelumnya pihak Pertamina sendiri mengatakan kuota BBM untuk Palangka Raya terpenuhi bahkan terdapat kelebihan.
"Ternyata kuota perhari yang disuplai langsung oleh Pertamina dari Depo sering kurang. Ini informasi dari pengelola SPBU itu sendiri. Bukan kami mengada-ngada," kata Kepala DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto, Selasa, saat ditemui di teras Balaikota Palangka Raya.
Sigit mengatakan, hasil hearing meminta pihak Pertamina konsekuen menyikapi permasalahan antrian kenderaan di SPBU.
"Kalau tidak ikut serta mengatasi permasalahan sosial antrian BBM, percuma saja Pertamina berdiri. Pertamina itu kan perusahaan milik negara," tegas Sigit.
Begitupun soal aturan jam kerja petugas di SPBU, menurut Sigit, harus dirubah jadwalnya. Kalau masih berpatokan pada jadwal kerja dulu, yakni pukul 07.00-16.00 Wib, tentunya tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.
"Kota Palangka Raya ini perkembangannya demikian pesat. Jumlah kenderaan roda dua dan roda empat jumlah bertambah. Karena itu, hasil hearing mengharapkan Pertamina memikirkan juga bagaimana agar suplai dari Depo ke SPBU dilakukan 24 jam," jelas Sigit.
Hearing juga membahas soal pos BBM subsidi dan non subsidi atau industri.Pertamina diminta mengambil langkah menetapkan pos tersendiri untuk BBM industri, sehingga terpisah dari pos BBM subsidi.
"Kalau pos BBM untuk industri tidak ada, mau ngambil dimana. Jadi, pos itu harus ada agar pihak perusahaan perkebunan atau pertambangan tidak mengantri di SPBU subsidi," tegas Sigit lagi.
Ketiadaan pos tersendiri untuk industri itu lah, menurut Sigit, yang salah satunya memperparah antrian dan membuat semakin menjamurnya pelangsir.
"Muaranya permasalahan antrian itu kan disitu? Akibat tidak adanya pos untuk BBM non subsidi yang tersendiri. Kata lainnya, pihak Petamina harus menentukan dimana lokasi BBM non subsidi," timpal Sigit. (DeTAK-rickover)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar